Sangatta - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) menggelar pengajian dan khatamul Qur’an bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Dharma Wanita dan mendukung program percepatan penurunan stunting.

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menyampaikan pengajian dan majelis taklim merupakan kegiatan rutin Dharma Wanita. Selama ini kegiatannya hanya sebatas pengajian dan penyerahan bantuan. Namun saat ini kegiatan tersebut dikembangkan agar menjadi media edukasi bagi masyarakat.

“Pengajian ini sebenarnya program rutin Dharma Wanita. Kami kembangkan supaya bisa sekaligus membahas stunting dan Bangga Kencana,” ujar Junaidi, Kamis (15/1/2026).

Dalam kegiatan itu, selain tausiyah juga dilakukan sosialisasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat (Toga–Toma). Menurut Junaidi, keterlibatan semua pihak sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai stunting dan keluarga berencana.

“Kalau masyarakat dan tokoh agama tidak terlibat, bisa terjadi miskomunikasi. Selama ini stunting dan keluarga berencana sering dianggap hanya soal alat kontrasepsi, padahal isinya sangat luas," tambahnya.

Junaidi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar organisasi perangkat daerah. Namun ia menyayangkan masih ada OPD yang tidak hadir sehingga peluang kolaborasi belum maksimal.

“Kalau OPD tidak hadir, mereka tidak tahu apa yang bisa dikolaborasikan. Contohnya dengan Dinas Pendidikan, kami punya program Tamasa (Taman Asuh Sayang Anak) yang berkaitan dengan PAUD Holistik Integratif, parenting, dan tumbuh kembang anak, termasuk pendidikan nonformal seperti sekolah lansia,” jelasnya.

Ia menegaskan, kerja sama dengan Dinas Kesehatan juga penting untuk menekan risiko stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

“Kalau risiko bisa ditekan sejak awal, stunting akan kecil. Tapi kalau tidak, stunting bisa semakin besar. Karena itu koordinasi dan kolaborasi lintas sektor sangat penting,” tegasnya.

Selain edukasi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan kepada pondok pesantren yang berasal dari infak sukarela pegawai DPPKB.

“Itu bukan dana kantor. Infak dikumpulkan, lalu seluruhnya diserahkan ke pondok pesantren yang mendapat giliran setiap bulan,” katanya.

Bantuan digunakan untuk kebutuhan pondok pesantren, seperti membayar listrik, air, dan membeli sembako. Sebagai gantinya, DPPKB hanya meminta doa agar seluruh jajaran bisa bekerja dengan baik.

“Dalam pemerintahan pasti ada godaan dan cobaan. Karena itu pekerjaan harus diiringi ikhtiar dan doa,” pungkasnya.

(Sf/Rs)