Cari disini...
Seputar Kaltim
DPD RI Soroti Isu Pemotongan Dana Kaltim, Andi Sofyan: Dampaknya bisa ke pendidikan hingga Bansos
Anggota DPD RI, Andi Sofyan Hasdam saat dalam acara dialog publik. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Isu pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perhatian serius. Anggota DPD RI asal Kaltim, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan kebijakan tersebut jika benar terjadi bisa berdampak langsung ke berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial bagi masyarakat.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Dialog Publik bertajuk “Efek Sistemik Atas Pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Provinsi Kalimantan Timur” yang digelar di Hotel Five Premiere Samarinda, Rabu (17/9/2025).
Sofyan mengungkapkan, informasi mengenai rencana pemotongan TKD masih simpang siur. Ada yang menyebut pemotongan mencapai 24 persen, 29 persen, bahkan hingga 50 persen. Namun Menteri Keuangan yang baru sempat menyatakan tidak akan ada pemotongan lagi.
“Kalau benar dipotong, pasti menurun semua. Manfaat untuk kesehatan, pendidikan, sampai bansos bisa terganggu. Itu yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Sofyan menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH) yang seharusnya tidak bisa dipotong. Menurutnya, DBH sudah memiliki rumus jelas berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
“Kalau DBH ini dipotong, dasarnya apa? Kaltim sudah banyak berkontribusi lewat migas, masa masih mau dipotong,” tegasnya.
Meski belum bisa memastikan keputusan akhir dari pemerintah pusat, Sofyan memastikan akan membawa aspirasi masyarakat Kaltim ke Kementerian Keuangan. Ia bahkan berencana membuat surat resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada daerah yang diwakilinya.
“Saya ini wakil daerah, otomatis harus memperjuangkan kepentingan Kaltim. Walaupun tidak ada mandat dari gubernur atau bupati, saya tetap harus bicara. Jangan sampai kesejahteraan masyarakat yang sudah dirasakan malah menurun,” jelasnya.
Dialog publik tersebut juga dihadiri akademisi, ekonom, serta masyarakat yang ikut menyuarakan keresahan.
Mayoritas audiens menyampaikan kekecewaan jika Kaltim yang selama ini menjadi penyumbang besar bagi negara masih harus menghadapi risiko pemotongan dana transfer.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
DPD RI Soroti Isu Pemotongan Dana Kaltim, Andi Sofyan: Dampaknya bisa ke pendidikan hingga Bansos
Anggota DPD RI, Andi Sofyan Hasdam saat dalam acara dialog publik. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Isu pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perhatian serius. Anggota DPD RI asal Kaltim, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan kebijakan tersebut jika benar terjadi bisa berdampak langsung ke berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial bagi masyarakat.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Dialog Publik bertajuk “Efek Sistemik Atas Pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Provinsi Kalimantan Timur” yang digelar di Hotel Five Premiere Samarinda, Rabu (17/9/2025).
Sofyan mengungkapkan, informasi mengenai rencana pemotongan TKD masih simpang siur. Ada yang menyebut pemotongan mencapai 24 persen, 29 persen, bahkan hingga 50 persen. Namun Menteri Keuangan yang baru sempat menyatakan tidak akan ada pemotongan lagi.
“Kalau benar dipotong, pasti menurun semua. Manfaat untuk kesehatan, pendidikan, sampai bansos bisa terganggu. Itu yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Sofyan menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH) yang seharusnya tidak bisa dipotong. Menurutnya, DBH sudah memiliki rumus jelas berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
“Kalau DBH ini dipotong, dasarnya apa? Kaltim sudah banyak berkontribusi lewat migas, masa masih mau dipotong,” tegasnya.
Meski belum bisa memastikan keputusan akhir dari pemerintah pusat, Sofyan memastikan akan membawa aspirasi masyarakat Kaltim ke Kementerian Keuangan. Ia bahkan berencana membuat surat resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada daerah yang diwakilinya.
“Saya ini wakil daerah, otomatis harus memperjuangkan kepentingan Kaltim. Walaupun tidak ada mandat dari gubernur atau bupati, saya tetap harus bicara. Jangan sampai kesejahteraan masyarakat yang sudah dirasakan malah menurun,” jelasnya.
Dialog publik tersebut juga dihadiri akademisi, ekonom, serta masyarakat yang ikut menyuarakan keresahan.
Mayoritas audiens menyampaikan kekecewaan jika Kaltim yang selama ini menjadi penyumbang besar bagi negara masih harus menghadapi risiko pemotongan dana transfer.
(Sf/Rs)