Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Sosial (Dinsos) Berau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2025, di Ruang RPJPD Bapelitbang, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan ini mengusung tema "Optimalisasi Pengelolaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Mendukung Sinergitas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Berau".

Rakor ini diikuti oleh sekitar 300 peserta, terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala kampung, serta beberapa mitra kerja Dinsos.

Dalam sambutan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pentingnya penguatan basis data sosial di setiap kampung dan kelurahan melalui mekanisme DTSEN.

"Data yang akurat akan meminimalisir tumpang tindih bantuan dan memastikan setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah benar-benar sampai kepada yang berhak," tegas Sri.

Oleh karena itu, ia pun mendorong peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektor, baik antar OPD maupun dengan organisasi sosial dan pekerja sosial lapangan.

"Kolaborasi lintas sektor akan mempercepat pemulihan dan peningkatan taraf hidup masyarakat rentan," ujarnya.

Sri pun menginstruksikan kepada seluruh OPD dan perangkat daerah untuk fokus menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti pelatihan peningkatan keterampilan, pemberian beasiswa, bantuan alat tangkap perikanan, bantuan bibit pertanian dan perkebunan, serta pemberdayaan sektor ekonomi kreatif.

"Saya mendorong semua sektor untuk mengatasi akar masalah kemiskinan, tidak hanya dari sisi ekonomi dan pendidikan, tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh," tutur Bupati Berau.

Sementara itu, Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi, juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan data fakir miskin serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

"Penanggulangan kemiskinan juga merupakan prioritas utama pembangunan nasional dan daerah," ujar Iswahyudi.

Sehingga, melalui rakor ini, ia berharap dapat menyamakan persepsi dan membangun sinergi antar OPD, agar data kemiskinan di Kabupaten Berau dapat digunakan secara terpadu sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran.

"Dengan rakor ini, kami ingin membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan sistem pengelolaan data fakir miskin yang terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan," jelas Iswahyudi.

(Sf/Rs)