Tanjung Redeb - Sebanyak 77 kampung di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tahun ini menerima dana karbon, sebuah insentif global yang diberikan kepada masyarakat yang berhasil menjaga hutan dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu mengatakan bahwa program ini tidak hanya memberikan tambahan dana bagi kampung, tetapi juga mendorong inovasi ekonomi hijau di tingkat masyarakat. Ia mengatakan saat ini banyak kampung mulai melihat hutan bukan lagi sebagai sumber kayu, melainkan sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan.

"Beberapa kampung sudah berhasil mengembangkan budidaya madu kelulut. Harganya lumayan bagus, dan banyak dikerjakan oleh ibu-ibu PKK," ujar Tenteram.

Ia pun menyebutkan salah satu contoh nyata yakni seperti Kampung Ampen Medang. Dimana kelompok Dasawisma di kampung tersebut menggunakan sebagian dana karbon untuk modal usaha produksi madu kelulut. Hasilnya, produk lokal ini kini menjadi oleh-oleh khas kampung konservasi dan menambah penghasilan rumah tangga.

"Selain madu kelulut, sejumlah kampung lain juga memanfaatkan dana karbon untuk program ketahanan pangan, pengelolaan sampah, dan pelatihan ekonomi hijau. Semua diarahkan pada tujuan utama yakni menciptakan kesejahteraan tanpa merusak hutan," katanya.

Dirinya pun menjelaskan program dana karbon sendiri merupakan hasil kerja panjang dalam menjaga kawasan hutan Berau. Yang mana Kabupaten Berau ini dikenal aktif dalam skema pengurangan emisi karbon yang diinisiasi oleh Bank Dunia.

Setiap kampung di Berau pun dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap penyimpanan karbon dan pencegahan deforestasi. Kampung yang memenuhi kriteria berhak menerima dana insentif setiap tahun, dengan evaluasi ketat dalam penggunaannya.

"Dana itu harus digunakan tahun ini, tidak bisa disimpan. Tapi memang ada beberapa kampung yang belum menerima karena terlambat," terangnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dana karbon bukanlah sumber pendanaan utama, melainkan pemicu inovasi agar kampung dapat mengembangkan potensi ekonomi berbasis alam.

"Dana karbon seharusnya menjadi pemantik kreativitas. Kalau bisa, kampung juga menjalin kemitraan dengan pihak swasta melalui program CSR. Jadi tidak semua harus dari APBD. Apalagi sudah ada indikasi anggaran 2026 akan turun," tambahnya.

Menurut Tenteram, kolaborasi dengan sektor swasta, dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kampung, terutama bagi yang sudah mengembangkan usaha hasil hutan bukan kayu. Keberhasilan pengelolaan dana karbon di Berau pun menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

"Kalau pemanfaatannya bagus, tentu dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Ini bukan soal besar kecilnya dana, tapi bagaimana kampung belajar mandiri dari alam yang mereka jaga," tandasnya.

(Sf/Rs)