Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Perlindungan Anak Kondisi Khusus, di Balai Mufakat, Selasa (27/05/2025).

Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk membangun komitmen dan kolaborasi bersama serta meningkatkan bagaimana pemahaman terhadap perlindungan anak berkondisi khusus serta bagaimana perlakuan, pencegahan serta penanganan terhadap anak berkondisi khusus. 

Acara ini pun diikuti oleh 167 peserta dari unsur perangkat daerah dan berlangsung selama dua hari. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih yang di wakili oleh Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, M. Hendratno.

Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah mengatakan bahwa kegiatan merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab Berau dalam upaya pembangunan manusia agar berdaya saing dan anak dilindungi dari perlindungan, kekerasan dan diskriminasi, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi sensitivitas program yang berkelanjutan.

"Diperlakukan suatu upaya penguatan kapasitas secara sistematis dan terstruktur bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perlindungan anak," kata Rabiatul.

Oleh karena itu, dilakukan pendekatan inklusif hingga membentuk sistem perlindungan anak yang berkondisi khusus serta peduli bagaimana melindungi anak yang rentan menghadapi perlakuan tidak menyenangkan,diskriminasi, kelompok minoritas dan anak dalam situasi konflik ini perlu perhatian dan perlindungan ekstra.

Sementara itu, Asisten I Setkab Berau M. Hendratno pun menegaskan bahwa anak-anak merupakan generasi penerus yang akan membawa Kabupaten Berau ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, ia mengatakan perlindungan terhadap mereka tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab seluruh pihak.

"Pentingnya peran masyarakat dalam menjadikan Berau sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Saat ini, Kabupaten Berau telah mencapai status Madya, naik satu tingkat dari predikat Pratama yang telah disandang selama tujuh tahun," ujar Hendratno.

Ia pun menekankan bahwa hal ini menjadi salah satu bukti Kabupaten Berau mampu bergerak bersama dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, ia menyebut hingga saat ini perjuangan belum selesai dan masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti diskriminasi dan kurangnya pemahaman terhadap anak-anak dalam kondisi khusus,

"Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga lapangan, tapi juga mendorong pembentukan sistem layanan perlindungan yang terintegrasi dan berkeadilan," tandasnya.

Hendratno pun berharap dari kegiatan ini dapat menjadikan sinergi yang lebih kuat antar lembaga, baik pemerintah, swasta, hingga organisasi masyarakat sipil, untuk menghadirkan layanan perlindungan anak yang lebih tanggap, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

(Sf/Rs)