Tanjung Redeb - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau mengungkapkan ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama dalam upaya penambahan bak sampah kontainer atau amrol di sejumlah wilayah. 

Padahal, kebutuhan fasilitas penampungan sampah tersebut terus meningkat seiring banyaknya keluhan masyarakat terkait minimnya titik pembuangan sampah.

Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan amrol beserta armada pengangkut sampah untuk mendukung pelayanan kebersihan. Namun, proses penempatannya sering kali terkendala karena adanya penolakan dari masyarakat yang tidak menginginkan amrol berada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah kesulitan menentukan lokasi yang dapat digunakan sebagai titik penempatan amrol. Akibatnya, sejumlah kawasan yang membutuhkan fasilitas penampungan sampah belum dapat terlayani secara optimal.

"Sebenarnya amrol itu ada, tapi saat kita ingin menempatkan kadang-kadang masyarakat menolak. Kita siapkan, tapi tolong lahannya juga disiapkan. Kami sediakan amrol supaya sampah tidak dibuang sembarangan," kata Zulkifli.

Ia menyebutkan, beberapa lokasi yang sebelumnya menjadi titik penempatan amrol kini sudah tidak lagi difungsikan. Salah satunya di kawasan Jalan Pulau Sambit yang kini lebih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas, sehingga tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai lokasi penempatan amrol.

Selain itu, dirinya mengatakan minimnya fasilitas penampungan sampah di sejumlah kawasan menyebabkan masih adanya warga yang membuang sampah di lahan kosong maupun area terbuka lainnya. 

"Kondisi itu terjadi karena sebagian masyarakat harus menempuh jarak cukup jauh untuk mencapai lokasi amrol terdekat. Untuk mengatasi persoalan itu, kami juga meminta pihak kelurahan agar lebih aktif dalam memetakan lokasi yang berpotensi dijadikan tempat penempatan amrol," tuturnya.

Sementara itu, lahan milik pemerintah yang berada jauh dari kawasan permukiman dinilai dapat menjadi alternatif guna meminimalkan potensi penolakan dari warga.

Ia juga mendorong pengurus RT dan masyarakat untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah mandiri melalui layanan kurir sampah. Langkah ini dinilai dapat membantu warga membuang sampah secara teratur tanpa harus bergantung sepenuhnya pada keberadaan amrol.

"Makanya, kami harapkan setiap RT bisa mengkoordinir dari awal. Jika dihitung, iuran kisaran Rp30.000 sebulan itu tidak berat, sama dengan seribu rupiah sehari," ujarnya.

Zulkifli pun berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, kelurahan, RT dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan tersedianya lahan untuk penempatan amrol serta meningkatnya partisipasi warga dalam pengelolaan sampah, permasalahan kebersihan lingkungan di Kabupaten Berau diharapkan dapat teratasi secara bertahap.

(Sf/Lo)