Cari disini...
Seputar Kaltim
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Alwiati. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kota ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan kesiapan lokasi dan keamanan makanan yang akan disajikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala DKK Balikpapan, Alwiati mengatakan, pihaknya telah meninjau sejumlah lokasi SPPG sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mengharuskan pemerintah daerah menyiapkan sedikitnya tiga lokasi produksi untuk mendukung program MBG.
“Kami telah menggelar rapat koordinasi, dan disepakati bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya fokus pada kualitas gizi, tetapi juga kualitas makanan dan keamanan produksinya,” ucap Alwiati kepada awak media, Jumat (19/9/2025).
Untuk menjamin keamanan pangan, DKK telah memberikan pelatihan kepada seluruh penanggung jawab dan penjamah makanan yang terlibat dalam SPPG sejak awal. Semua tenaga tersebut telah mengantongi sertifikat kelayakan higienis dan sanitasi.
“Saat ini, tercatat ada 10 SPPG yang beroperasi di Balikpapan, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 29.900 orang,” jelasnya.
Mengacu pada arahan dari Kementerian Kesehatan, pengawasan terhadap program MBG tidak hanya meliputi keamanan pangan, tetapi juga kandungan gizi makanan yang diberikan. Untuk itu, setiap SPPG dilengkapi dengan tenaga gizi dari Balai Gizi Nasional (BGN).
“Alhamdulillah, setiap SPPG kami sudah memiliki tenaga gizi yang ditugaskan dari BGN,” imbuhnya.
DKK Balikpapan juga aktif melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan dan relawan, serta monitoring berkala sesuai ketentuan dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021.
Alwiati mengungkapkan, sebagian besar SPPG yang terlibat merupakan perusahaan baru dan bukan berasal dari katering besar yang sudah lama beroperasi. Oleh karena itu, pelatihan dan inspeksi dilakukan secara masif dan menyeluruh.
“Kami juga sudah melakukan orientasi keamanan pangan dengan melibatkan perwakilan BGN, sekolah, dan penerima manfaat,” terangnya.
Sebagai bagian dari pengawasan rutin, DKK juga membentuk grup koordinasi yang memantau seluruh proses produksi hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah setiap harinya.
“Semua SPPG tergabung dalam grup ini. Kami awasi setiap tahap mulai dari produksi sampai distribusi,” tutupnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Alwiati. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kota ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan kesiapan lokasi dan keamanan makanan yang akan disajikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala DKK Balikpapan, Alwiati mengatakan, pihaknya telah meninjau sejumlah lokasi SPPG sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mengharuskan pemerintah daerah menyiapkan sedikitnya tiga lokasi produksi untuk mendukung program MBG.
“Kami telah menggelar rapat koordinasi, dan disepakati bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya fokus pada kualitas gizi, tetapi juga kualitas makanan dan keamanan produksinya,” ucap Alwiati kepada awak media, Jumat (19/9/2025).
Untuk menjamin keamanan pangan, DKK telah memberikan pelatihan kepada seluruh penanggung jawab dan penjamah makanan yang terlibat dalam SPPG sejak awal. Semua tenaga tersebut telah mengantongi sertifikat kelayakan higienis dan sanitasi.
“Saat ini, tercatat ada 10 SPPG yang beroperasi di Balikpapan, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 29.900 orang,” jelasnya.
Mengacu pada arahan dari Kementerian Kesehatan, pengawasan terhadap program MBG tidak hanya meliputi keamanan pangan, tetapi juga kandungan gizi makanan yang diberikan. Untuk itu, setiap SPPG dilengkapi dengan tenaga gizi dari Balai Gizi Nasional (BGN).
“Alhamdulillah, setiap SPPG kami sudah memiliki tenaga gizi yang ditugaskan dari BGN,” imbuhnya.
DKK Balikpapan juga aktif melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan dan relawan, serta monitoring berkala sesuai ketentuan dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021.
Alwiati mengungkapkan, sebagian besar SPPG yang terlibat merupakan perusahaan baru dan bukan berasal dari katering besar yang sudah lama beroperasi. Oleh karena itu, pelatihan dan inspeksi dilakukan secara masif dan menyeluruh.
“Kami juga sudah melakukan orientasi keamanan pangan dengan melibatkan perwakilan BGN, sekolah, dan penerima manfaat,” terangnya.
Sebagai bagian dari pengawasan rutin, DKK juga membentuk grup koordinasi yang memantau seluruh proses produksi hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah setiap harinya.
“Semua SPPG tergabung dalam grup ini. Kami awasi setiap tahap mulai dari produksi sampai distribusi,” tutupnya.
(Sf/Rs)