​Samarinda - Jagat media sosial di Kalimantan Timur (Kaltim) belakangan ini diramaikan oleh unggahan video dari berbagai akun SMA yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah provinsi. 

Ucapan tersebut ditujukan atas realisasi program pendidikan, seperti beasiswa Gratispol dan bantuan pakaian seragam gratis. Namun masifnya unggahan video tersebut di tengah momentum pergerakan aksi 21 April memicu reaksi kritis dari masyarakat. 

Tidak sedikit yang menilai ada unsur politisasi di ranah pendidikan di balik rentetan video apresiasi tersebut. Menanggapi ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin menepis tudingan adanya motif politik. 

Ia menegaskan video-video tersebut merupakan murni bentuk transparansi dan akuntabilitas publik atas kinerja pemerintah.

​"Kami ini adalah OPD pelayanan publik. Masyarakat yang membayar pajak berhak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Disdikbud dan Pemprov Kaltim. Selama ini yang banyak terdengar hanya kritikan-kritikan, jadi sekolah juga punya tanggung jawab publik untuk memberitahu bahwa bantuan dari gubernur ini sudah terealisasi," ujar Armin, Rabu (15/4/2026).

Armin membeberkan tiga alasan utama mengapa sekolah-sekolah mengunggah video apresiasi tersebut. Pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat yang ingin melihat capaian pemerintah. Kedua, sebagai laporan langsung dari pihak sekolah kepada Gubernur Kaltim. 

Menurutnya jika laporan realisasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), seragam dan program Gratispol hanya disampaikan oleh kepala dinas, hal itu rawan dianggap sebatas klaim sepihak.

​"Kalau hanya kepala dinas yang lapor, bisa saja dianggap omon-omon (omong kosong) dan belum tentu sesuai fakta di lapangan. Jadi kita perlu dengar sendiri laporannya langsung dari sekolah," tegasnya.

​Alasan ketiga, bagian dari pendidikan karakter. Disdikbud ingin menanamkan sikap bersyukur dan berterima kasih kepada peserta didik dan tenaga pendidik ketika menerima sesuatu yang positif.

​Terkait dugaan adanya instruksi khusus atau mobilisasi dari dinas, Armin membantah hal tersebut. Ia menyatakan tidak ada arahan resmi yang mewajibkan sekolah membuat video ucapan. 

Pihaknya hanya memberikan imbauan agar sekolah juga turut menyuarakan informasi-informasi positif untuk menyeimbangkan deretan berita negatif yang kerap viral, seperti kasus pelecehan atau perundungan.

​"Tidak semuanya membuat, karena memang tidak ada arahan resmi. Kita hanya sampaikan, kalau perlu disampaikan, silakan sampaikan agar masyarakat tahu. Informasi itu harus balance," katanya.

​Mengenai timing unggahan yang dinilai masyarakat bertepatan dengan suhu perpolitikan dan aksi unjuk rasa 21 April, Armin meminta masyarakat untuk melihat dari sudut pandang yang lebih jernih dan obyektif. 

Ia mengingatkan pada tahun lalu, saat penyaluran seragam gratis 2025, banyak siswa yang juga membuat video serupa dan hal tersebut tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.

​"Waktu dulu kita unggah pembagian seragam, masyarakat diam-diam saja. Kalau sekarang dinilai ada kaitan politik, ya karena ada pihak-pihak yang memang hanya melihat dari sudut pandang negatif. Apakah salah kalau kita menyampaikan hal-hal positif yang memang sudah didapatkan sekolah?,” tutup Armin.

(Sf/Lo)