Balikpapan – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Balikpapan telah melakukan sinkronisasi program Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dimana sejumlah distributor pangan menyampaikan keluhan mereka terkait biaya dan proses distribusi barang, terutama selama periode Lebaran dan setelahnya.

Para distributor meminta pemerintah untuk memfasilitasi proses bongkar muat angkutan pangan dari pelabuhan ke gudang, terutama untuk barang yang mudah rusak. Selain itu, mereka juga mengusulkan adanya subsidi atau bantuan ongkos angkut, karena biaya transportasi yang tinggi berdampak pada harga jual barang di pasar.

"Distributor meminta pemerintah memfasilitasi subsidi ongkos angkut untuk distribusi pangan," ujar Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar kepada media, Jumat (28/3/2025).

Menurutnya, pemerintah memiliki dua peran utama dalam menjaga stabilitas pangan, yaitu menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah faktor cuaca, yang dapat menghambat distribusi dan menyebabkan lonjakan harga.

"Misalnya, saat musim hujan, harga cabai bisa melonjak hingga lebih dari Rp100 ribu per kilogram," imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa stok pangan seperti beras, daging, dan ayam potong sebenarnya tersedia, tetapi harga menjadi persoalan utama.

"Di Balikpapan, yang penting barangnya ada. Berapa pun harganya, masyarakat tetap akan membeli," tambah Kepala Disdag.

Terkait permintaan subsidi ongkos angkut, Haemusri menjelaskan bahwa bantuan tersebut tidak bisa diberikan langsung kepada distributor, tetapi dapat disalurkan melalui badan usaha seperti Bank Indonesia.

"Saat operasi pasar, pasokan pangan dari gudang ke tempat display barang dibantu oleh Bank Indonesia sebesar Rp250 ribu per satu angkutan," ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap agar daerah penghasil pangan juga bisa mendapatkan bantuan biaya distribusi agar harga tetap stabil dan pasokan terjamin bagi masyarakat Balikpapan.

(Sf/Rs)