Cari disini...
Seputar Kaltim
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, Muslimin. (Foto: Arsensia Serlyani/ Seputarfakta.com)
Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan para atlet yang tengah menjalani pembinaan dan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dikenai retribusi atas penggunaan fasilitas olahraga.
Kebijakan itu diambil agar atlet dapat berlatih secara maksimal tanpa terbebani biaya sewa sarana latihan.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan tidak semua fasilitas olahraga milik pemerintah dipungut retribusi.
Sejumlah aset memang dikelola secara komersial untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun fasilitas yang digunakan khusus untuk pembinaan atlet tetap diberikan secara cuma-cuma.
"Untuk pembinaan olahraga, atlet, ada juga yang dikomersialkan. Selama ini melalui UPTD kami melakukan pemungutan retribusi dari beberapa aset yang ada, terutama di stadion, Taman Cerdas dan Folder yang memang memungkinkan untuk mendapatkan PAD," ujar Muslimin, Rabu (1/7/2026).
Muslimin menjelaskan, kebijakan berbeda diterapkan pada sarana latihan atlet. Gedung anggar, arena taekwondo, silat, hingga lapangan voli dibebaskan dari retribusi apabila digunakan untuk pembinaan atlet yang dipersiapkan menghadapi porprov.
"Kalau untuk pembinaan atlet dalam rangka persiapan porprov, itu kita gratiskan memang. Karena memang atlet tidak punya anggaran untuk melakukan pembayaran terhadap itu," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, kondisi ekonomi sebagian atlet masih menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, tidak sedikit atlet yang masih bergantung pada bantuan orang tua hanya untuk biaya transportasi menuju lokasi latihan.
"Boro-boro mau bayar, untuk jalan ke tempat latihan aja mereka kadang-kadang minta sama orang tua," pungkasnya.
Menurut Muslimin, tuntutan prestasi harus diimbangi dengan dukungan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Selain tempat latihan, kebutuhan perlengkapan olahraga, vitamin, uang saku, hingga pakaian atlet juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pembinaan olahraga.
"Ketika mereka dituntut untuk berprestasi, kita sebagai pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana," tegasnya.
Saat ini, Disporapar juga masih menunggu kepastian anggaran untuk pelaksanaan Porprov Kaltim.
Pembahasan anggaran masih berlangsung dan diharapkan mendapat dukungan Pemerintah Kota Samarinda agar seluruh kontingen dapat mengikuti ajang olahraga terbesar di Kaltim tersebut dengan persiapan yang optimal.
"Kita mempersiapkan untuk ikut porprov. Anggaran porprov sampai hari ini masih dalam pembahasan dan mudah-mudahan tersedia melalui Bapak Wali Kota untuk membantu kita berangkat ke porprov nanti," pungkasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, Muslimin. (Foto: Arsensia Serlyani/ Seputarfakta.com)
Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan para atlet yang tengah menjalani pembinaan dan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dikenai retribusi atas penggunaan fasilitas olahraga.
Kebijakan itu diambil agar atlet dapat berlatih secara maksimal tanpa terbebani biaya sewa sarana latihan.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan tidak semua fasilitas olahraga milik pemerintah dipungut retribusi.
Sejumlah aset memang dikelola secara komersial untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun fasilitas yang digunakan khusus untuk pembinaan atlet tetap diberikan secara cuma-cuma.
"Untuk pembinaan olahraga, atlet, ada juga yang dikomersialkan. Selama ini melalui UPTD kami melakukan pemungutan retribusi dari beberapa aset yang ada, terutama di stadion, Taman Cerdas dan Folder yang memang memungkinkan untuk mendapatkan PAD," ujar Muslimin, Rabu (1/7/2026).
Muslimin menjelaskan, kebijakan berbeda diterapkan pada sarana latihan atlet. Gedung anggar, arena taekwondo, silat, hingga lapangan voli dibebaskan dari retribusi apabila digunakan untuk pembinaan atlet yang dipersiapkan menghadapi porprov.
"Kalau untuk pembinaan atlet dalam rangka persiapan porprov, itu kita gratiskan memang. Karena memang atlet tidak punya anggaran untuk melakukan pembayaran terhadap itu," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, kondisi ekonomi sebagian atlet masih menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, tidak sedikit atlet yang masih bergantung pada bantuan orang tua hanya untuk biaya transportasi menuju lokasi latihan.
"Boro-boro mau bayar, untuk jalan ke tempat latihan aja mereka kadang-kadang minta sama orang tua," pungkasnya.
Menurut Muslimin, tuntutan prestasi harus diimbangi dengan dukungan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Selain tempat latihan, kebutuhan perlengkapan olahraga, vitamin, uang saku, hingga pakaian atlet juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pembinaan olahraga.
"Ketika mereka dituntut untuk berprestasi, kita sebagai pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana," tegasnya.
Saat ini, Disporapar juga masih menunggu kepastian anggaran untuk pelaksanaan Porprov Kaltim.
Pembahasan anggaran masih berlangsung dan diharapkan mendapat dukungan Pemerintah Kota Samarinda agar seluruh kontingen dapat mengikuti ajang olahraga terbesar di Kaltim tersebut dengan persiapan yang optimal.
"Kita mempersiapkan untuk ikut porprov. Anggaran porprov sampai hari ini masih dalam pembahasan dan mudah-mudahan tersedia melalui Bapak Wali Kota untuk membantu kita berangkat ke porprov nanti," pungkasnya.
(Sf/Lo)