Tanjung Redeb - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyoroti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau terkait penguatan program perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Sorotan tersebut muncul seiring masih tingginya angka kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Berau yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiyah, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai program sesuai arahan pemerintah daerah. Namun, ia mengakui bahwa sebagian besar kegiatan tersebut belum banyak diketahui publik.

"Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati itu sudah kami laksanakan. Cuma memang jarang terekspos," ujar Rabiatul.

Ia pun menjelaskan, DPPKBP3A Berau secara rutin turun langsung ke lapangan melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Kegiatan sosialisasi dan edukasi menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari satuan pendidikan TK/PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Dirinya menyampaikan bahwa materi yang diberikan meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan serta pelecehan terhadap perempuan dan anak, termasuk perundungan atau bullying.

"Saat ini masyarakat banyak meminta kami turun langsung ke lapangan. Artinya, kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan mereka sudah berani melaporkan apa yang dilihat maupun dialami berarti dampaknya sudah terasa," terangnya.

Sementara itu, dirinya mengoptimalkan berbagai layanan dan program pendukung, seperti SAPA 129, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), PUSPAGA, serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Oleh karena itu, Rabiatul juga menegaskan ke depan, pihaknya juga akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan publikasi kegiatan agar upaya perlindungan perempuan dan anak dapat diketahui secara luas serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

"Seluruh program itu sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat di seluruh kecamatan se-Kabupaten Berau, agar masyarakat tahu ke mana harus melapor, baik sebagai saksi maupun korban," tandasnya.

(Sf/Rs)