Tanjung Redeb - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau saat ini tengah melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur jaringan telekomunikasi di beberapa kampung, terutama yang terdampak banjir dan gangguan listrik.

Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas teknologi informasi dan komunikasi masih berfungsi, seperti di salah satu PAUD yang hingga kini masih aktif. Namun, sebagian besar titik jaringan lainnya mengalami kendala akibat terputusnya aliran listrik. 

"Kami terus memonitor dan melakukan evaluasi. Ada beberapa titik yang masih bisa difungsikan, namun banyak juga yang tidak karena permasalahan daya listrik," kata Didi.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya juga akan mempertimbangkan relokasi titik jaringan untuk wilayah yang rawan banjir. Sehingga, penempatan ulang tersebut tentu akan di koordinasikan dahulu dengan kepala kampung setempat. 

"Kami juga akan survei ulang untuk mencari titik baru yang memungkinkan sinyal dapat ditangkap dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, dirinya juga mengatakan bahwa Kabupaten Berau akan mendapat tambahan jaringan melalui program lanjutan Bupati sebanyak 496 titik. Tidak hanya itu ia juga menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan diberikan satu titik jaringan internet berkapasitas 40 Mbps untuk setiap kampung. 

"Mudah-mudahan ini bisa menjawab kesenjangan informasi serta mendukung pelayanan dan kegiatan di kampung-kampung," ujarnya.

Selain itu, ia pun menjelaskan terkait waktu perbaikan jika kerusakan hanya pada daya listrik, maka perbaikan bisa selesai dalam tiga hingga empat hari. Namun, untuk wilayah yang lebih jauh dan membutuhkan penggantian alat, prosesnya bisa memakan waktu hingga satu bulan.

Ia mencontohkan kejadian di Merabu yang tersambar petir sehingga memerlukan penggantian perangkat. Ia mengatakan perbaikan dan penggantian alat akan tetap dilakukan, meskipun beberapa mungkin harus dianggarkan ulang pada periode selanjutnya. 

"Untuk kampung yang belum terdampak, pembiayaan bisa disubsidi silang," katanya.

Oleh karena itu, Didi pun menyampaikan bahwa untuk jangka panjang, penggunaan infrastruktur jaringan milik operator besar seperti Telkomsel akan lebih ideal. Namun, ia mengatakan pembangunan menara komunikasi terkendala karena keterbatasan kewenangan yang berada di tangan pemerintah pusat.

"Kami hanya bisa mengusulkan dan mengevaluasi titik-titik yang layak untuk dipindahkan, namun kewenangan pembangunan tower tetap di pusat," tandasnya.

(Sf/Rs)