Cari disini...
Seputar Kaltim
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu menyebut bahwa penggunaan sistem pembayaran di mal sudah mencapai 100 persen.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memperkuat upaya digitalisasi layanan publik dengan fokus pada pembayaran parkir non-tunai. Sejak deklarasi Gerakan Aksi Hidupkan (AH) Pembayaran Non-Tunai dan Aksi Hindari (AH) Parkir Liar pada September 2024 lalu, Dishub mencatat peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bertransaksi secara digital, terutama di sektor parkir.
Menurutnya deklarasi itu sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, nyaman, dan tertib. Ia menekankan bahwa keberhasilan inisiatif ini juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat.
"Tanpa keterlibatan masyarakat, deklarasi ini tidak akan efektif. Jika masyarakat masih bersikeras membayar tunai, maka sulit bagi kami untuk sepenuhnya menghilangkan transaksi tunai," ujar Manalu.
Ia mengungkapkan bahwa di beberapa lokasi, seperti Jalan Panglima Batur, sistem non-tunai sudah diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan data yang dihimpun Dishub, penggunaan sistem non-tunai untuk parkir di tepi jalan cukup meningkat signifikan, mencapai 50-60 persen sejak deklarasi berlangsung.
"Untuk pusat perbelanjaan itu sudah 100 persen nontunai semua," ungkapnya.
Meskipun demikian, tantangan masih ada. Salah satunya adalah pembayaran tunai yang masih ditemukan di area parkir tepi jalan, terutama karena karakteristik area tersebut yang memiliki banyak titik akses.
“Tepi jalan itu sifatnya terbuka dengan banyak pintu masuk dan keluar, jadi butuh waktu untuk transisi penuh ke non-tunai,” jelas Manalu.
Gerakan ini tidak hanya bertujuan mengubah kebiasaan pembayaran, tetapi juga mengatasi praktik parkir liar yang kerap menimbulkan masalah lalu lintas. Pemkot berharap perubahan perilaku ini akan berdampak pada penataan lalu lintas yang lebih baik dan mendukung terciptanya kota yang lebih modern dan tertib.
"Transformasi ini memang bertahap, tapi dengan terus mendorong dan mempermudah sistem non-tunai, kami yakin perilaku masyarakat akan berubah," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu menyebut bahwa penggunaan sistem pembayaran di mal sudah mencapai 100 persen.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memperkuat upaya digitalisasi layanan publik dengan fokus pada pembayaran parkir non-tunai. Sejak deklarasi Gerakan Aksi Hidupkan (AH) Pembayaran Non-Tunai dan Aksi Hindari (AH) Parkir Liar pada September 2024 lalu, Dishub mencatat peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bertransaksi secara digital, terutama di sektor parkir.
Menurutnya deklarasi itu sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, nyaman, dan tertib. Ia menekankan bahwa keberhasilan inisiatif ini juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat.
"Tanpa keterlibatan masyarakat, deklarasi ini tidak akan efektif. Jika masyarakat masih bersikeras membayar tunai, maka sulit bagi kami untuk sepenuhnya menghilangkan transaksi tunai," ujar Manalu.
Ia mengungkapkan bahwa di beberapa lokasi, seperti Jalan Panglima Batur, sistem non-tunai sudah diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan data yang dihimpun Dishub, penggunaan sistem non-tunai untuk parkir di tepi jalan cukup meningkat signifikan, mencapai 50-60 persen sejak deklarasi berlangsung.
"Untuk pusat perbelanjaan itu sudah 100 persen nontunai semua," ungkapnya.
Meskipun demikian, tantangan masih ada. Salah satunya adalah pembayaran tunai yang masih ditemukan di area parkir tepi jalan, terutama karena karakteristik area tersebut yang memiliki banyak titik akses.
“Tepi jalan itu sifatnya terbuka dengan banyak pintu masuk dan keluar, jadi butuh waktu untuk transisi penuh ke non-tunai,” jelas Manalu.
Gerakan ini tidak hanya bertujuan mengubah kebiasaan pembayaran, tetapi juga mengatasi praktik parkir liar yang kerap menimbulkan masalah lalu lintas. Pemkot berharap perubahan perilaku ini akan berdampak pada penataan lalu lintas yang lebih baik dan mendukung terciptanya kota yang lebih modern dan tertib.
"Transformasi ini memang bertahap, tapi dengan terus mendorong dan mempermudah sistem non-tunai, kami yakin perilaku masyarakat akan berubah," pungkasnya.
(Sf/Rs)