Samarinda - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan anggaran untuk pembangunan fasilitas tambat kapal di Sungai Mahakam telah tersedia. 

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni, dana sebesar Rp28 miliar siap digelontorkan. 

Namun proyek tersebut belum dapat dieksekusi karena masih menunggu hasil koordinasi teknis dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin mengungkap pihaknya berencana membangun fasilitas tambat resmi di dua lokasi aset pemprov, yakni di Sungai Kunjang dan Sungai Lais. 

Meski dana sudah siap, Dishub tidak ingin gegabah memulai pembangunan fisik sebelum ada kepastian skema alur pelayaran dari KSOP dan Balai Wilayah Sungai (BWS).

"Anggaran itu kita siapkan Rp28 miliar di murni. Tapi sebelum kita membangun, tentu kami harus koordinasi dulu dengan KSOP dan Navigasi. Apakah ini tetap lanjut atau setop," ujar Ahmad Maslihuddin, Jumat (6/2/2026).

Keraguan untuk segera membangun ini muncul seiring adanya wacana operasional pengolongan (pemanduan kapal di kolong jembatan) menjadi 24 jam penuh. 

Jika pengolongan beroperasi 24 jam, ada asumsi bahwa kapal akan terus berjalan tanpa henti, sehingga fasilitas tambat mungkin dianggap tidak krusial oleh otoritas pelabuhan.

Namun Masli memiliki pandangan berbeda, meskipun pengolongan berjalan 24 jam, fasilitas tambat tetap dibutuhkan sebagai area tunggu atau antrean kapal agar tidak terjadi perselisihan alur.

"Kalau kata KSOP 'Silakan lanjut, Pak', kita lanjutkan. Tapi kalau kata KSOP itu tidak bisa (atau tidak perlu), ya sudah kita batalkan. Anggaran bisa kita kembalikan ke tim anggaran untuk yang lebih penting," tegasnya.

Jika disetujui, fasilitas tambat ini akan dibangun dengan spesifikasi tinggi menggunakan sistem Dolphin (tiang pancang beton), bukan sekadar buoy (pelampung). 

Masli menjelaskan, biaya pembangunan cukup besar karena membutuhkan pemancangan tiang hingga kedalaman 30–60 meter untuk memastikan kekuatan standar pelabuhan.

"Kita buat dolphin dengan standar pelabuhan untuk meminimalisir kejadian tali putus. Satu modul untuk satu ponton terdiri dari empat dolphin. Makanya biayanya lumayan besar," jelasnya.

Rencananya, lokasi di Sungai Kunjang akan memiliki kapasitas sekitar 9 kapal ponton/tongkang. Sementara lokasi Sungai Lais yang memiliki garis pantai lebih luas, sekitar 1.000 meter diproyeksikan mampu menampung hingga 32 ponton.

Pembangunan fasilitas ini juga digadang-gadang sebagai solusi penertiban tambat liar. Dengan adanya fasilitas legal yang kuat dan aman, Pemprov Kaltim berharap dapat mengakomodasi kebutuhan sandar kapal secara resmi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(Sf/Lo)