Cari disini...
Seputar Kaltim
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman saat berada di ruang kerjanya. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan memperkuat layanan Bus Balikpapan City Trans (BCT) seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penambahan lima unit armada baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman mengatakan, peningkatan jumlah armada menjadi sinyal positif keberhasilan BCT sebagai moda transportasi massal di Balikpapan.
“Penambahan lima armada ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap BCT terus meningkat,” ucap Fadli saat ditemui ruang kerjanya, Jumat (6/2/2026).
Selain penambahan armada, Dishub juga mulai mempersiapkan pengalihan kewenangan operasional BCT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Proses handover tersebut direncanakan berlangsung pada Juli 2027, dengan syarat dukungan anggaran telah dialokasikan dalam APBD.
“Kami sudah menyampaikan dalam forum OPD bahwa Dishub akan bersiap mengambil alih seluruh operasional BCT mulai Juli 2027, tentunya dengan kesiapan anggaran,” terangnya.
Sejalan dengan pengalihan kewenangan tersebut, kebijakan tarif gratis BCT juga akan berakhir sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Balikpapan dan Kementerian Perhubungan.
“Sesuai MoU, layanan Bacitra gratis akan berakhir pada 1 Juli 2027,” imbuh Fadli.
Dishub juga mencatat masih adanya aspirasi masyarakat terkait pemerataan jangkauan layanan BCT. Masukan tersebut diperoleh melalui Musrenbang, kegiatan reses DPRD, serta rapat dengar pendapat (RDP).
“Masih ada beberapa wilayah yang belum terlayani secara optimal, seperti Balikpapan Utara Kilometer 23, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Barat,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Dishub berencana mengusulkan penambahan koridor baru yang telah disampaikan dalam forum OPD, dan diharapkan dapat diakomodasi oleh Bappeda melalui penyesuaian anggaran.
Ia menjelaskan, biaya operasional satu koridor BCT berkisar Rp11 miliar hingga Rp12 miliar per tahun. Jika dilakukan penambahan satu koridor, maka beban APBD akan bertambah sekitar Rp12 miliar.
“Jika seluruh tiga koridor BCT nantinya diserahkan ke Pemkot, maka total anggaran operasional yang perlu disiapkan mencapai sekitar Rp35 miliar hingga Rp36 miliar per tahun,” jelasnya.
Menurutnya, pengembangan BCT sejalan dengan visi Balikpapan sebagai smart city, serta upaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Rencana koridor baru akan mengarah ke Balikpapan Timur, Barat, dan Utara. Namun prioritas saat ini adalah wilayah timur dan barat, karena Balikpapan Utara sudah memiliki layanan dan hanya perlu perpanjangan rute,” pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman saat berada di ruang kerjanya. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan memperkuat layanan Bus Balikpapan City Trans (BCT) seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penambahan lima unit armada baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman mengatakan, peningkatan jumlah armada menjadi sinyal positif keberhasilan BCT sebagai moda transportasi massal di Balikpapan.
“Penambahan lima armada ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap BCT terus meningkat,” ucap Fadli saat ditemui ruang kerjanya, Jumat (6/2/2026).
Selain penambahan armada, Dishub juga mulai mempersiapkan pengalihan kewenangan operasional BCT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Proses handover tersebut direncanakan berlangsung pada Juli 2027, dengan syarat dukungan anggaran telah dialokasikan dalam APBD.
“Kami sudah menyampaikan dalam forum OPD bahwa Dishub akan bersiap mengambil alih seluruh operasional BCT mulai Juli 2027, tentunya dengan kesiapan anggaran,” terangnya.
Sejalan dengan pengalihan kewenangan tersebut, kebijakan tarif gratis BCT juga akan berakhir sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Balikpapan dan Kementerian Perhubungan.
“Sesuai MoU, layanan Bacitra gratis akan berakhir pada 1 Juli 2027,” imbuh Fadli.
Dishub juga mencatat masih adanya aspirasi masyarakat terkait pemerataan jangkauan layanan BCT. Masukan tersebut diperoleh melalui Musrenbang, kegiatan reses DPRD, serta rapat dengar pendapat (RDP).
“Masih ada beberapa wilayah yang belum terlayani secara optimal, seperti Balikpapan Utara Kilometer 23, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Barat,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Dishub berencana mengusulkan penambahan koridor baru yang telah disampaikan dalam forum OPD, dan diharapkan dapat diakomodasi oleh Bappeda melalui penyesuaian anggaran.
Ia menjelaskan, biaya operasional satu koridor BCT berkisar Rp11 miliar hingga Rp12 miliar per tahun. Jika dilakukan penambahan satu koridor, maka beban APBD akan bertambah sekitar Rp12 miliar.
“Jika seluruh tiga koridor BCT nantinya diserahkan ke Pemkot, maka total anggaran operasional yang perlu disiapkan mencapai sekitar Rp35 miliar hingga Rp36 miliar per tahun,” jelasnya.
Menurutnya, pengembangan BCT sejalan dengan visi Balikpapan sebagai smart city, serta upaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Rencana koridor baru akan mengarah ke Balikpapan Timur, Barat, dan Utara. Namun prioritas saat ini adalah wilayah timur dan barat, karena Balikpapan Utara sudah memiliki layanan dan hanya perlu perpanjangan rute,” pungkasnya.
(Sf/Rs)