Balikpapan – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan mengevaluasi sistem pengelolaan parkir di sejumlah titik untuk meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas. 

Evaluasi dilakukan dengan meninjau langsung kondisi di lapangan guna mengidentifikasi pola pengelolaan yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki.

Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Fathurrahman menerangkan, pengelolaan parkir tidak bisa dilakukan dengan pola yang sama di setiap lokasi. Pasalnya, masing-masing titik memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda, sehingga membutuhkan penanganan sesuai kondisi di lapangan.

“Ini bagian dari evaluasi dan pembenahan pola penanganan parkir. Kami melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana pengelolaannya bisa lebih optimal,” ucap Fadli, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, evaluasi tidak hanya berfokus pada keberadaan kendaraan yang terparkir, tetapi juga mencakup efektivitas sistem pengelolaan, pengawasan, serta dampaknya terhadap pengguna jalan.

Melalui langkah tersebut, Dishub ingin memastikan bahwa pengelolaan parkir berjalan lebih tertib dan mudah dikontrol. 

“Selain itu, evaluasi menjadi dasar untuk menentukan apakah sistem yang selama ini diterapkan masih efektif atau perlu disesuaikan,” imbuhnya.

Fadli menjelaskan, penataan parkir menjadi penting karena aktivitas yang tidak tertib berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama apabila kendaraan menggunakan badan jalan dan menghambat pergerakan kendaraan lainnya.

Karena itu, upaya mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor parkir harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, peningkatan PAD tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pengelolaan parkir.

“Parkir yang tertib bukan hanya soal penerimaan. Ada aspek pelayanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Dishub pun terus memantau sejumlah titik parkir yang dinilai membutuhkan penataan. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pembenahan, termasuk kemungkinan mengubah pola pengelolaan apabila sistem yang berjalan belum efektif.

Diterangkan, pembenahan sektor parkir diarahkan pada penerapan sistem yang lebih terukur, agar pelaksanaannya dapat diawasi dengan baik. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, potensi penerimaan dari sektor parkir diharapkan dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.

“Kalau memang ada pola yang perlu diubah, tentu akan kami evaluasi. Tujuannya supaya pengelolaan parkir semakin tertib dan optimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, optimalisasi parkir merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber PAD. Namun, langkah tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Aspek rekayasa lalu lintas juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Keberadaan titik parkir perlu dikelola agar tidak menghambat arus kendaraan maupun mengurangi kenyamanan pengguna jalan.

Dishub berharap penataan yang dilakukan secara bertahap dapat menghasilkan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi.

“Penyesuaian pola pengelolaan berdasarkan karakteristik setiap lokasi, diharapkan mampu menjadikan sektor parkir sebagai bagian dari tata kelola transportasi perkotaan yang mendukung kelancaran lalu lintas, sekaligus memberikan kontribusi lebih optimal terhadap PAD Kota Balikpapan,” ungkapnya.

(Sf/Lo)