Cari disini...
Seputar Kaltim
Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Didi Zulyani. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Didi Zulyani, mengakui bahwa Teras Samarinda tidak memiliki lahan parkir. Saat ini, pihaknya masih mencari solusi terbaik untuk masalah ini.
“Jelas memang di Teras Samarinda itu nggak ada lahan parkir. Kami juga masih memikirkan solusinya. Kalau saya mikirnya parkirnya di dalam. Dari yang dibangun itu tidak ada sama sekali lahan parkir, jadi itu betul-betul pure taman,” ujar Didi, Sabtu (8/6/2024).
Didi menambahkan bahwa alternatif parkir yang sedang dipertimbangkan adalah menggunakan area kantor gubernur atau tempat lain di sekitarnya yang memungkinkan.
“Alternatif parkirnya ya di dalam-dalam, entah di area kantor gubernur atau di mana, yang pasti jangan parkir di tepi jalan. Ini masih dirapatkan dan belum ada jalan keluar. Akan dikomunikasikan dengan semua pihak,” jelasnya.
Selain itu, ada opsi untuk memanfaatkan tanah kosong di dekat Bank Indonesia (BI) sebagai kantong parkir meskipun lahannya tidak terlalu besar.
Ia menekankan pentingnya memperhitungkan lahan parkir dalam setiap pembangunan, baik itu usaha, hotel, maupun tempat wisata.
“Kapasitas banguna yang dibuat harus seimbang dengan tempat parkir. Ternyata saat pembangunan Teras Samarinda ini tidak ada lahan parkirnya, nah ini jadi masalah baru sebenarnya,” ujarnya.
Didi juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang enggan berjalan kaki menjadi penyebab adanya parkir liar dan menganggu pengguna jalan lain.
Ia berharap masyarakat Samarinda bisa mengubah pola kebiasaan mereka dan lebih terbiasa berjalan kaki dari tempat parkir yang lebih jauh.
“Misal mau ke suatu tempat yang tempat parkirnya cukup jauh dari tempat tujuan. Ya harus tertib parkir pada tempatnya. Yang terjadi kan tidak. Kalau bisa parkir di depannya ya di sana dia parkir, meskipun sudah penuh,” bebernya.
Ia menerangkan rencana awal dalam Teras Samarinda adalah penggunaan angkutan umum. Sehingga yang disediakan adalah transportasi umum, bukan lahan parkir. Hanya saja tidak jalan beriringan antara pembangunan dengan penyediaan transportasi umum itu.
“Sebenarnya planningnya Teras Samarinda itu ada bus nanti. Tapi ternyata tidak sejalan, terasnya sudah dibangun, busnya belum ada. Rencananya itu disediakan angkutan umum, bukan tempat parkir. Misal parkirnya di Taman Bebaya, nah untuk sampai ke Teras Samarinda itu tadi pakai angkutan umum,” tambahnya.
Untuk itu, menurutnya ada atau tidaknya lahan parkir yang memadai tidak terlalu menjadi masalah, selama masyarakat dapat merubah pola kebiasaannya, dengan parkir tertib dan mau berjalan kaki.
“Alternatif parkir itu banyak, ada di beberapa titik, cuma masyarakat mau tidak jalan kaki. Jadi masyarakat itu harus membiasakan untuk jalan kaki,” pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Didi Zulyani. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Didi Zulyani, mengakui bahwa Teras Samarinda tidak memiliki lahan parkir. Saat ini, pihaknya masih mencari solusi terbaik untuk masalah ini.
“Jelas memang di Teras Samarinda itu nggak ada lahan parkir. Kami juga masih memikirkan solusinya. Kalau saya mikirnya parkirnya di dalam. Dari yang dibangun itu tidak ada sama sekali lahan parkir, jadi itu betul-betul pure taman,” ujar Didi, Sabtu (8/6/2024).
Didi menambahkan bahwa alternatif parkir yang sedang dipertimbangkan adalah menggunakan area kantor gubernur atau tempat lain di sekitarnya yang memungkinkan.
“Alternatif parkirnya ya di dalam-dalam, entah di area kantor gubernur atau di mana, yang pasti jangan parkir di tepi jalan. Ini masih dirapatkan dan belum ada jalan keluar. Akan dikomunikasikan dengan semua pihak,” jelasnya.
Selain itu, ada opsi untuk memanfaatkan tanah kosong di dekat Bank Indonesia (BI) sebagai kantong parkir meskipun lahannya tidak terlalu besar.
Ia menekankan pentingnya memperhitungkan lahan parkir dalam setiap pembangunan, baik itu usaha, hotel, maupun tempat wisata.
“Kapasitas banguna yang dibuat harus seimbang dengan tempat parkir. Ternyata saat pembangunan Teras Samarinda ini tidak ada lahan parkirnya, nah ini jadi masalah baru sebenarnya,” ujarnya.
Didi juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang enggan berjalan kaki menjadi penyebab adanya parkir liar dan menganggu pengguna jalan lain.
Ia berharap masyarakat Samarinda bisa mengubah pola kebiasaan mereka dan lebih terbiasa berjalan kaki dari tempat parkir yang lebih jauh.
“Misal mau ke suatu tempat yang tempat parkirnya cukup jauh dari tempat tujuan. Ya harus tertib parkir pada tempatnya. Yang terjadi kan tidak. Kalau bisa parkir di depannya ya di sana dia parkir, meskipun sudah penuh,” bebernya.
Ia menerangkan rencana awal dalam Teras Samarinda adalah penggunaan angkutan umum. Sehingga yang disediakan adalah transportasi umum, bukan lahan parkir. Hanya saja tidak jalan beriringan antara pembangunan dengan penyediaan transportasi umum itu.
“Sebenarnya planningnya Teras Samarinda itu ada bus nanti. Tapi ternyata tidak sejalan, terasnya sudah dibangun, busnya belum ada. Rencananya itu disediakan angkutan umum, bukan tempat parkir. Misal parkirnya di Taman Bebaya, nah untuk sampai ke Teras Samarinda itu tadi pakai angkutan umum,” tambahnya.
Untuk itu, menurutnya ada atau tidaknya lahan parkir yang memadai tidak terlalu menjadi masalah, selama masyarakat dapat merubah pola kebiasaannya, dengan parkir tertib dan mau berjalan kaki.
“Alternatif parkir itu banyak, ada di beberapa titik, cuma masyarakat mau tidak jalan kaki. Jadi masyarakat itu harus membiasakan untuk jalan kaki,” pungkasnya.
(Sf/Rs)