Samarinda - Program pembagian seragam sekolah gratis Gratispol yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud dan Seno Aji, hingga kini masih mengalami keterlambatan. 

Program yang menyedot anggaran sekitar Rp65 miliar dengan alokasi Rp1 juta per siswa tersebut belum juga menemukan solusi konkret agar dapat segera sampai ke tangan peserta didik, bukan hanya saat ini, juga untuk masa mendatang.

Keterlambatan ini rupanya menjadi sorotan dan sempat disinggung oleh Gubernur Kalimantan Timur dalam briefing rutin yang digelar pada Senin (27/7/2026).

Ditemui seusai briefing, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, tidak menampik adanya keterlambatan tersebut. 

Ia mengakui bahwa distribusi seragam seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat sesuai dengan arahan Gubernur. 

Namun, Armin beralasan bahwa pihaknya terhambat oleh kehati-hatian dalam memverifikasi data kelengkapan dari pihak sekolah.

"Memang harusnya bisa lebih cepat. Sebenarnya kami ingin cepat, apalagi tadi banyak arahan dari Pak Gubernur supaya ke depannya bisa dipercepat. Namun secara teknis, kami harus betul-betul berhati-hati melihat data yang tersedia agar kualitas tetap terjaga," ujar Armin.

Armin menjelaskan, proses penjahitan dan distribusi sangat bergantung pada akurasi data yang dikirimkan oleh sekolah. Pihaknya menghindari terjadinya kesalahan ukuran seragam yang dibagikan secara massal. 

Disdikbud mengklaim keterlambatan ini juga disebabkan oleh lambatnya beberapa sekolah, khususnya swasta, dalam menyetorkan data.

"Jangan sampai data yang sudah dikasih sekolah ternyata tidak sesuai. Jadi pada dasarnya kami menunggu data dari sekolah. Contohnya hari ini, yang swasta belum masuk semua dan baru cut-off jam 12.00 nanti," tambahnya.

Terkait desakan untuk mempercepat produksi, Armin membantah bahwa proyek ini tersentralisasi sehingga menghambat proses. 

Ia menyebut ada tiga vendor yang dikerahkan, namun para vendor tersebut tetap tidak bisa bekerja sebelum data ukuran dari sekolah rampung sepenuhnya.

Disdikbud Kaltim sempat mewacanakan opsi percepatan dengan menarik data ukuran seragam langsung dari tingkat SMP saat siswa melakukan pendaftaran ulang. 

Namun, opsi tersebut dinilai berisiko terhadap proses pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan di kemudian hari.

"Itu yang kami coba kaji. Tapi kalau data diambil dari SMP, pertanggungjawabannya susah nanti kalau tiba-tiba ada keluhan ukuran yang tidak cocok. Kalau sekarang, sekolah penerima yang mengirimkan data menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Jadi kalau ada keluhan baju tidak muat, kami tinggal merujuk pada data sekolah tersebut," bebernya.

Hingga saat ini, Disdikbud Kaltim masih mengandalkan skema lama dan belum memiliki terobosan sistem untuk mengejar ketertinggalan distribusi. 

Armin menyebutkan bahwa pihaknya akan mencari formula baru untuk tahun depan agar target Gubernur, di mana seragam sudah dibagikan saat siswa baru pertama kali masuk sekolah, dapat terealisasi dengan aman dan tepat sasaran.

(Sf/Rs)