Penajam - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik dari jenjang PAUD hingga SMP. Dari kebutuhan awal sekitar 132 guru, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU kini mencatat masih ada sekitar 93 posisi yang harus dipenuhi setelah dilakukan pemetaan dan mutasi.

Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat, mengatakan pemenuhan kebutuhan guru tidak langsung diarahkan pada penambahan tenaga baru. Dinas terlebih dahulu mengoptimalkan tenaga yang sudah tersedia melalui pemetaan dan redistribusi antar sekolah.

"Pertama kami lakukan pemetaan dan pendistribusian. Sekolah yang kelebihan guru kita lihat, kemudian kita distribusikan ke sekolah yang kekurangan," kata Durajat, Rabu (25/9/2026). 

Hasilnya, lebih dari 20 guru telah dimutasi ke sekolah yang membutuhkan. Penempatan juga mempertimbangkan jarak tempat tinggal agar guru tidak justru mendapat lokasi kerja yang lebih jauh.

Kebutuhan terbesar berada pada jenjang SD, terutama guru kelas. Kekurangan juga terjadi pada guru bidang serta sejumlah kebutuhan tenaga di SMP. Kondisi itu bertambah setiap kali ada guru yang pensiun.

"Setelah mutasi, berkurang 20, masih tersisa 90 lebih yang mesti dipenuhi. Ini juga berpotensi berubah, seiring tambahan guru yang memasuki masa pensiun hingga Desember 2026," kata Durajat. 

Kondisi itu kemudian dibawa dalam pembahasan lintas OPD, terutama untuk mencari sumber tenaga yang sebenarnya sudah tersedia di lingkungan Pemkab PPU.

Durajat menyebut cukup banyak PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang memiliki latar belakang pendidikan tetapi saat ini ditempatkan di OPD lain. BKPSDM, katanya tengah memetakan data tersebut untuk melihat kemungkinan penempatannya kembali ke bidang pendidikan.

"Apabila yang latar belakang pendidikannya dikembalikan ke Dinas Pendidikan, pasti sangat membantu. Keahliannya sesuai dan kebutuhan kita memang ada, ditambah potensi diangkat PNS," ujar dia.

Selain menarik tenaga dari OPD lain, Disdikpora juga memetakan tenaga yang sudah berada di sekolah untuk dialihfungsikan. Salah satunya tenaga tata usaha yang telah menyelesaikan pendidikan S1 dan memiliki latar belakang yang dapat menunjang kebutuhan pengajaran.

Menurut Durajat, langkah itu menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan guru dengan sumber daya yang sudah tersedia. Penghematan anggaran juga menjadi pertimbangan karena setiap tambahan tenaga baru membutuhkan pembiayaan dari daerah.

"Kita mengefisiensikan pemenuhan guru melalui berbagai upaya. PJLP menjadi supporting terakhir," tegasnya.

(Sf/Lo)