Seputar Fakta

    Seputar Kaltim

    Disdikbud Samarinda Jaring Masukan Masyarakat Lewat FKP untuk Perbaiki Standar Pelayanan

    17 November 2026 pukul 15:05 WITA

    Forum Konsultasi Publik Disdikbud Kota Samarinda tentang Standar Pelayanan Tahun 2026, Selasa (17/11/2026). (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)

    Samarinda -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, menjaring masukan dari masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperkuat dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat . FKP, digelar di Kantor Disdikbud, Selasa (17/11/2026).

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno, mengatakan FKP merupakan kewajiban perangkat daerah sekaligus wadah menghadirkan pihak terkait, dalam hal ini wali murid, komite sekolah, pengawas pendidikan, pemerhati pendidikan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait.

     "Ini dilakukan supaya terjadi peningkatan kualitas pelayanan di masa yang akan datang,” ujar Eko. 

    Ia menyebut, dalam forum itu Disdikbud menerima masukan dari Dinas Penanam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terkait syarat layanan yang perlu digabung agar tidak terjadi dualisme layanan. 

    Forum juga membahas dualisme rekomendasi penelitian dari Kesbangpol dan Disdikbud yang ke depan akan disinergikan agar layanan menjadi tunggal di Kota Samarinda.

     "Itu adalah masukan yang mungkin kami abai, lupa. Dengan adanya forum konsultasi publik ini kami menjadi ngeh sehingga melakukan perbaikan. Sehingga tidak ada lagi dualisme layanan seperti tadi,” ungkap Eko.

    Selain itu, disinggung juga persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah, Disdikbud menyatakan akan berkoordinasi dengan Satgas MBG. Satgas akan mengidentifikasi masalah di lapangan, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

    "MBG nanti kami koordinasikan dengan Satgas ya, karena kita sudah ada Satgas MBG, nanti Satgas kita identifikasi masalahnya baru kita sampaikan ke Satgas," tukasnya.

    Ia menjelaskan Disdikbud tidak dapat melakukan intervensi langsung kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pihak terkait lainnya di daerah. Peran Disdikbud adalah memberikan masukan kepada BGN terkait situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah. 

    Terkait pengaduan masyarakat, Disdikbud menyebut pengaduan yang paling sering diterima berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengaduan itu meliputi sarana prasarana (sarpras), perilaku, hingga dugaan penyimpangan.

    "Pengaduan-pengaduan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Terkait sarpras, terkait perilaku juga, terkait perbuatan penyimpangan utamanya," jelasnya.

    Tindak lanjut pengaduan tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan DP2PA dan psikolog untuk pendampingan. Sementara untuk dugaan kecurangan dalam kegiatan pembangunan, seperti kurang volume pekerjaan fisik, pengawasannya menjadi ranah pengawasan eksternal dari BPK dan BPKP.

    Untuk tindak lanjut FKP, Disdikbud menegaskan hasil forum tidak hanya berhenti pada kegiatan. Seluruh masukan akan dituangkan dalam berita acara dan rencana aksi perbaikan.

    "Harapannya kegiatan ini bisa terus dilaksanakan secara rutin dan kita memberikan masukan. Tentunya yang penting tidak hanya kegiatan dilaksanakan, tapi adalah tindak lanjut," tegasnya.

    Hasil tindak lanjut tersebut akan dievaluasi dan dilaporkan pada FKP berikutnya, termasuk kendala yang dihadapi apabila ada masukan yang belum dapat dilaksanakan.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Disdikbud Samarinda Jaring Masukan Masyarakat Lewat FKP untuk Perbaiki Standar Pelayanan

    17 November 2026 pukul 15:05 WITA

    Forum Konsultasi Publik Disdikbud Kota Samarinda tentang Standar Pelayanan Tahun 2026, Selasa (17/11/2026). (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)

    Samarinda -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, menjaring masukan dari masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperkuat dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat . FKP, digelar di Kantor Disdikbud, Selasa (17/11/2026).

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno, mengatakan FKP merupakan kewajiban perangkat daerah sekaligus wadah menghadirkan pihak terkait, dalam hal ini wali murid, komite sekolah, pengawas pendidikan, pemerhati pendidikan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait.

     "Ini dilakukan supaya terjadi peningkatan kualitas pelayanan di masa yang akan datang,” ujar Eko. 

    Ia menyebut, dalam forum itu Disdikbud menerima masukan dari Dinas Penanam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terkait syarat layanan yang perlu digabung agar tidak terjadi dualisme layanan. 

    Forum juga membahas dualisme rekomendasi penelitian dari Kesbangpol dan Disdikbud yang ke depan akan disinergikan agar layanan menjadi tunggal di Kota Samarinda.

     "Itu adalah masukan yang mungkin kami abai, lupa. Dengan adanya forum konsultasi publik ini kami menjadi ngeh sehingga melakukan perbaikan. Sehingga tidak ada lagi dualisme layanan seperti tadi,” ungkap Eko.

    Selain itu, disinggung juga persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah, Disdikbud menyatakan akan berkoordinasi dengan Satgas MBG. Satgas akan mengidentifikasi masalah di lapangan, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

    "MBG nanti kami koordinasikan dengan Satgas ya, karena kita sudah ada Satgas MBG, nanti Satgas kita identifikasi masalahnya baru kita sampaikan ke Satgas," tukasnya.

    Ia menjelaskan Disdikbud tidak dapat melakukan intervensi langsung kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pihak terkait lainnya di daerah. Peran Disdikbud adalah memberikan masukan kepada BGN terkait situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah. 

    Terkait pengaduan masyarakat, Disdikbud menyebut pengaduan yang paling sering diterima berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengaduan itu meliputi sarana prasarana (sarpras), perilaku, hingga dugaan penyimpangan.

    "Pengaduan-pengaduan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Terkait sarpras, terkait perilaku juga, terkait perbuatan penyimpangan utamanya," jelasnya.

    Tindak lanjut pengaduan tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan DP2PA dan psikolog untuk pendampingan. Sementara untuk dugaan kecurangan dalam kegiatan pembangunan, seperti kurang volume pekerjaan fisik, pengawasannya menjadi ranah pengawasan eksternal dari BPK dan BPKP.

    Untuk tindak lanjut FKP, Disdikbud menegaskan hasil forum tidak hanya berhenti pada kegiatan. Seluruh masukan akan dituangkan dalam berita acara dan rencana aksi perbaikan.

    "Harapannya kegiatan ini bisa terus dilaksanakan secara rutin dan kita memberikan masukan. Tentunya yang penting tidak hanya kegiatan dilaksanakan, tapi adalah tindak lanjut," tegasnya.

    Hasil tindak lanjut tersebut akan dievaluasi dan dilaporkan pada FKP berikutnya, termasuk kendala yang dihadapi apabila ada masukan yang belum dapat dilaksanakan.

    (Sf/Rs)