Sangatta - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang angkanya masih tinggi di wilayah tersebut.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Data Pendidikan yang digelar pada 9–10 Oktober 2025, Disdikbud berupaya memperkuat peran operator Dapodik Kutim dalam menyajikan data ATS yang akurat, sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan yang tepat. 

Plt. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, menjelaskan bahwa tantangan utama dalam penanganan ATS bukan sekadar menurunkan angka secara administratif, tetapi memastikan data sesuai kondisi di lapangan. 

Proses verifikasi dan validasi (verval) menjadi hal penting yang harus dilakukan, dengan melibatkan data kependudukan dari Disdukcapil.

“Setelah verifikasi dan validasi (verval), pekerjaan belum selesai. Kita harus mencarikan solusi konkret bagi ATS,” ujar Heri.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengarahkan anak-anak ATS untuk mengikuti pendidikan nonformal melalui program kesetaraan, yaitu Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).

Heri juga menegaskan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi kendala bagi anak-anak di Kutim. Seluruh kebutuhan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui dana BOS dan BOSDA, termasuk seragam dan perlengkapan belajar.

“Jadi, tak ada alasan anak tidak sekolah karena biaya,” tegasnya.

Untuk memperkuat upaya ini, Disdikbud Kutim turut menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Para operator Dapodik diberi pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan memperbarui data secara berkala dan akurat.

Disdikbud menilai, operator Dapodik merupakan garda terdepan dalam mendukung kebijakan pendidikan berbasis data, termasuk strategi penanganan ATS secara menyeluruh.

(Sf/Rs)