Sangatta - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Mulyono, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui berbagai strategi kolaboratif lintas sektor. 

Salah satu upaya konkret yang saat ini tengah dijalankan adalah pengembangan proyek perubahan bernama SAATK (Strategi Anti Anak Tidak Sekolah).

Mulyono menyampaikan bahwa program ini akan menjadi model replikasi yang bisa diterapkan tidak hanya di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutim, tetapi juga di tingkat provinsi maupun kabupaten lain.

“Bukan hanya bagaimana mengurangi ATS, tetapi juga bagaimana upaya pencegahan dan penanganannya,” ujar Mulyono.

Ia menambahkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menangani ATS. Menurutnya, forum kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil), serta Badan Pusat Statistik (BPS), menjadi kunci utama dalam menyelesaikan penyebab anak-anak tidak sekolah.

“Nanti tiap instansi punya peran masing-masing. Anak-anak ini akan kita pilah, kenapa mereka nggak sekolah. Kalau cuma masalah jarak, ya itu bisa kita atasi. Tapi kalau mohon maaf, karena nikah dini, nah itu urusannya Kemenag,” pungkasnya.

Dari hasil verifikasi terbaru, ditemukan bahwa lebih dari 4.000 anak masuk kategori "data tidak ditemukan". Ini artinya, identitas mereka belum jelas dalam data resmi.

“Data yang tidak ditemukan ini belum bisa langsung dihapus. Kami harus verifikasi ulang bersama Capil, baru bisa dibawa ke Satuan Tugas Penanganan Anak Tidak Sekolah (Satgatin),” tegas Mulyono.

Ia juga menyampaikan bahwa beberapa kasus ATS sudah tertangani, seperti anak-anak yang sebelumnya tercatat tidak sekolah namun setelah dicek ternyata sedang bersekolah. Data mereka langsung diperbaiki dalam sistem.

Disdikbud Kutim berharap, melalui sinergi lintas sektor dan pendekatan strategis, angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kutim dapat ditekan secara bertahap.

(Sf/Rs)