Sangatta - Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatat capaian signifikan dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). 

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek yang dirilis pada Maret 2025, Kutim tercatat sebagai daerah dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak di Kalimantan Timur, yakni sekitar 13.411 anak. Namun, hingga September 2025, angka tersebut berhasil turun sekitar 4.000 anak.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak.

"Waktu melihat data itu, saya merasa ini tanggung jawab besar. Kami langsung bergerak cepat. Koordinasi kami lakukan dengan PKK, OPD, Bappenas, dan BPPD. Kami mencetak data berdasarkan nama dan alamat, lalu meminta bantuan PKK dan RT untuk melakukan validasi langsung ke lapangan," ujar Mulyono 

Mulyono menjelaskan bahwa penanganan ATS di Kutim dilakukan melalui tiga pendekatan strategis yakni

Jangka pendek: Melakukan validasi data ATS secara menyeluruh agar akurat dan faktual.

Jangka menengah: Mencegah anak-anak yang sudah bersekolah agar tidak putus di tengah jalan, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab seperti pernikahan dini, kondisi ekonomi, atau persoalan sosial.

Jangka panjang: Memberikan solusi bagi anak yang sudah terlanjur tidak bersekolah, melalui program kejar paket (A, B, dan C) serta pelatihan keterampilan di PKBM dan SKB.

Setelah verifikasi di setiap wilayah, data terbaru pada September 2025 menunjukkan penurunan jumlah ATS yang signifikan di Kutim.

"Kutim sudah melakukan yang terbaik untuk menangani hal tersebut. Yang tersisa masih bisa kita kurangi atau bahkan hilangkan, tentu melalui mekanisme yang ada,” tambahnya.

Dinas Pendidikan Kutim juga telah membentuk Forum Kolaborasi Penanganan ATS yang melibatkan berbagai elemen seperti PKK, RT, PPS, Dukcapil, Dinas Sosial, dan OPD terkait lainnya. Forum ini bertugas menyusun strategi penanganan secara menyeluruh.

Namun demikian, Mulyono menegaskan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi dan prosedur yang berlaku.

“Semua data harus melalui verifikasi Dukcapil terlebih dahulu, baru kemudian kami kirim ke Pusdatin untuk diperbarui secara nasional. Jadi semua sesuai prosedur,” pungkasnya.

(Sf/Rs)