Samarinda - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan catatan kritis terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bumi Etam. 

Pasalnya, hasil pantauan lapangan menunjukkan bahwa distribusi bantuan gizi ini masih belum menyentuh garda terdepan pendidikan yang paling membutuhkan: siswa rentan dan sekolah di wilayah pelosok.

Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyatakan bahwa meskipun program MBG adalah terobosan positif untuk tumbuh kembang anak, pelaksanaannya saat ini masih terkesan pukul rata dan belum memiliki pemetaan yang kuat.

"Hasil evaluasi kami setelah turun ke sekolah-sekolah menunjukkan ada ketimpangan. MBG ini sangat bagus, tapi perlu dipetakan dulu sebelum menentukan sekolah penerima. Yang paling membutuhkan sebenarnya adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu. Mestinya, mereka inilah yang menjadi prioritas utama," tegas Armin.

Bagi Disdikbud, kategori Siswa Rentan bukan sekadar angka di atas kertas. Mereka meliputi siswa dengan risiko putus sekolah tinggi karena kendala ekonomi. Selain itu, ada penyandang disabilitas yang memerlukan nutrisi khusus. Siswa di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang akses pangannya terbatas. Terakhir, siswa dengan masalah kesehatan kronis yang menghambat proses belajar.

Disdikbud juga menyoroti lambatnya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini baru mencapai 161 unit dari target 372 unit. 

Kesenjangan ini menyebabkan sekolah-sekolah di wilayah terpencil, seperti pelosok Mahakam Ulu, harus menunggu lebih lama sementara siswa di perkotaan sudah lebih dulu menikmati manfaatnya.

Armin menekankan bahwa jika tujuannya adalah pemerataan kualitas SDM, maka pendekatan siapa yang paling butuh harus didahulukan daripada siapa yang paling mudah dijangkau.

Kedepannya, Disdikbud Kaltim berharap Badan Gizi Nasional (BGN) lebih melibatkan data pokok pendidikan (Dapodik) untuk menyisir mana sekolah yang memiliki konsentrasi siswa tidak mampu paling tinggi.

"Kami tidak ingin ada siswa yang sudah kesulitan secara ekonomi, masih harus berjuang dengan kondisi perut kosong di sekolah karena lokasi mereka tidak masuk dalam radius distribusi saat ini. Dukungan penuh kami berikan, namun evaluasi berbasis keadilan harus dilakukan sekarang," pungkasnya.

(Sf/Rs)