Cari disini...
Seputarfakta.com-Lisda -
Seputar Kaltim
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono. (Foto: Lisda/Seputarfakta.com)
Sangatta - Persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri tingkat SMA di wilayah Sangatta Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan. Sekitar 600 lulusan SMP dari Sangatta Utara dan Selatan berisiko tidak tertampung di SMA dan SMK negeri yang ada di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa masalah penerimaan siswa baru di jenjang SMA telah menjadi persoalan utama setiap tahun di Sangatta. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya daya tampung sekolah negeri yang ada.
“Untuk SD dan SMP, kami pastikan aman. Namun, jenjang SMA menjadi persoalan utama karena kewenangannya berada di tingkat provinsi,” ujar Mulyono.
Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat total lulusan SMP di Sangatta Utara dan Selatan mencapai 2.134 siswa. Sementara itu, daya tampung lima sekolah negeri yang terdiri atas tiga SMA dan dua SMK hanya mampu menampung sekitar 1.500 siswa. Akibatnya, ada sekitar 600 siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mulyono menyampaikan tiga solusi yang meliputi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
Solusi jangka pendek, kata Mulyono, adalah dengan mendorong penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah SMA/SMK yang ada agar daya tampung dapat ditingkatkan, baik dengan memaksimalkan rombel yang sudah ada maupun menambah rombel baru jika diperlukan.
Sementara itu, solusi jangka menengah adalah mempercepat proses perizinan pembangunan sekolah baru di Kutim.
"Kutim sudah menyiapkan lahan, insyaallah proses perizinan operasional juga sudah diupayakan dan saat ini dalam tahap akhir," ungkapnya.
Sedangkan solusi jangka panjang, Mulyono mengusulkan agar pemerintah memberikan kebijakan yang lebih pada sekolah swasta, seperti program beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana, serta dukungan lainnya.
“Jika program beasiswa gratis dapat diperluas untuk sekolah swasta, Respon masyarakat terhadap sekolah swasta tentu akan meningkat,” tambah Mulyono.
Disisi lain, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Ia menyampaikan bahwa melalui APBD Perubahan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan di Sangatta Utara sebagai lokasi pembangunan SMA baru, yang rencananya akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi.
“Dalam APBD Perubahan ini, kita menganggarkan pembelian lahan untuk lokasi sekolah SMA di Sangatta Utara. Rencana fisiknya akan dibangun oleh Pemda Provinsi. Sementara untuk Sangatta Selatan, lokasinya sudah ada dan sudah clear. Hanya saja pembangunan fisiknya baru akan dilakukan tahun depan,” jelas Jimmi.
Ia juga berharap agar sekolah swasta turut terjangkau oleh program GratisPol, sehingga siswa yang masuk ke sekolah swasta dapat menerima manfaat yang sama seperti siswa di sekolah negeri.
(Sf/Rs)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakta.com-Lisda -
Seputar Kaltim
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono. (Foto: Lisda/Seputarfakta.com)
Sangatta - Persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri tingkat SMA di wilayah Sangatta Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan. Sekitar 600 lulusan SMP dari Sangatta Utara dan Selatan berisiko tidak tertampung di SMA dan SMK negeri yang ada di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa masalah penerimaan siswa baru di jenjang SMA telah menjadi persoalan utama setiap tahun di Sangatta. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya daya tampung sekolah negeri yang ada.
“Untuk SD dan SMP, kami pastikan aman. Namun, jenjang SMA menjadi persoalan utama karena kewenangannya berada di tingkat provinsi,” ujar Mulyono.
Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat total lulusan SMP di Sangatta Utara dan Selatan mencapai 2.134 siswa. Sementara itu, daya tampung lima sekolah negeri yang terdiri atas tiga SMA dan dua SMK hanya mampu menampung sekitar 1.500 siswa. Akibatnya, ada sekitar 600 siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mulyono menyampaikan tiga solusi yang meliputi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
Solusi jangka pendek, kata Mulyono, adalah dengan mendorong penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah SMA/SMK yang ada agar daya tampung dapat ditingkatkan, baik dengan memaksimalkan rombel yang sudah ada maupun menambah rombel baru jika diperlukan.
Sementara itu, solusi jangka menengah adalah mempercepat proses perizinan pembangunan sekolah baru di Kutim.
"Kutim sudah menyiapkan lahan, insyaallah proses perizinan operasional juga sudah diupayakan dan saat ini dalam tahap akhir," ungkapnya.
Sedangkan solusi jangka panjang, Mulyono mengusulkan agar pemerintah memberikan kebijakan yang lebih pada sekolah swasta, seperti program beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana, serta dukungan lainnya.
“Jika program beasiswa gratis dapat diperluas untuk sekolah swasta, Respon masyarakat terhadap sekolah swasta tentu akan meningkat,” tambah Mulyono.
Disisi lain, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Ia menyampaikan bahwa melalui APBD Perubahan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan di Sangatta Utara sebagai lokasi pembangunan SMA baru, yang rencananya akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi.
“Dalam APBD Perubahan ini, kita menganggarkan pembelian lahan untuk lokasi sekolah SMA di Sangatta Utara. Rencana fisiknya akan dibangun oleh Pemda Provinsi. Sementara untuk Sangatta Selatan, lokasinya sudah ada dan sudah clear. Hanya saja pembangunan fisiknya baru akan dilakukan tahun depan,” jelas Jimmi.
Ia juga berharap agar sekolah swasta turut terjangkau oleh program GratisPol, sehingga siswa yang masuk ke sekolah swasta dapat menerima manfaat yang sama seperti siswa di sekolah negeri.
(Sf/Rs)