Samarinda - Proyek pembangunan Sekolah Rakyat rintisan di SMAN 16, Samarinda, terus dikebut oleh Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR. 

Hingga saat ini, progresnya sudah mencapai 85-90 persen. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, saat meninjau lokasi, Selasa (2/9/2025).

Andi menjelaskan bahwa meski progresnya sudah cukup tinggi, masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum sekolah bisa beroperasi. 

"Kita masih perlu memenuhi instalasi air, kita juga baru pemasangan PDAM," kata Andi. 

Ia menambahkan bahwa aliran air bersih dari PDAM sudah tersedia, tinggal pemasangan meteran dan instalasi di dalam bangunan. 

"Tentu hal itu masih dikerjakan hingga sekarang," ujarnya.

Selain instalasi air, Dinsos Kaltim juga masih menunggu keputusan terkait sistem dapur yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. 

Menurut Andi, ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, yaitu sistem katering atau memasak di sekolah. 

"Kalau masak, perlu ada alat-alat yang disiapkan untuk di dapur, maupun peralatan makan untuk siswa," jelas Andi. 

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu proses finalisasi terkait hal ini.

Untuk kebutuhan sarana dan prasarana lain, seperti asrama siswa dan tenaga pendidik, Andi menyebutkan bahwa semuanya sudah terpasang. 

"Alhamdulillah sudah terpasang semua dan sudah terinstalasi listrik di kamar masing-masing, termasuk kamar untuk tenaga pendidik, pengasuh, maupun wali asuh," paparnya.

Sementara itu, untuk kebutuhan tenaga pendidik atau guru, prosesnya sudah selesai dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). 

"Sudah ada 31 guru sekolah rakyat rintisan dari dua sekolah yang ada," ungkap Andi. 

Namun, nama-nama guru tersebut belum didapatkan oleh Dinsos Kaltim. Ia juga menyebutkan bahwa kepala sekolah sudah ditunjuk, yaitu seorang guru dari SMAN 3 Samarinda.

Sekolah Rakyat ini nantinya akan berbagi pakai fasilitas dengan SMAN 16, khususnya untuk ruang laboratorium. 

"Nanti akan diatur lebih lanjut untuk mekanisme peminjaman dan penggunaan, serta pengaturan jadwalnya," imbuh Andi.

Terkait jadwal peresmian, Andi menegaskan bahwa hal itu sangat bergantung pada kecepatan Satker Kementerian PUPR dalam menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana. 

Setelah semua siap, Satker akan menyerahkan prosesnya kepada Kementerian Sosial (Kemensos). 

"Setelah itu ada tim dari Kementerian Sosial yang akan datang, melihat secara langsung sarana dan prasarana, apakah sudah layak operasional atau tidak," kata Andi.

Jika semuanya sudah dinyatakan layak, peresmian akan dilakukan, sekaligus dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi para siswa. 

"Cepatnya dibuka ini tergantung kecepatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR," pungkasnya.

(Sf/Rs)