Balikpapan – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menghadirkan Sekolah Rakyat memasuki fase krusial. Meski dua calon lokasi telah diajukan, pembangunan masih menanti keputusan pemerintah pusat. Dinas Sosial (Dinsos) Balikpapan menegaskan seluruh proses berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.

Kepala Dinsos Balikpapan, Edy Gunawan mengatakan, bahwa dua titik yang diusulkan berlokasi di Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur.

“Namun penetapan belum bisa dilakukan karena persyaratan teknis dari pusat masih diverifikasi,” ucap Edy saat ditemui awak media, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, sejumlah ketentuan wajib harus dipenuhi, seperti luas lahan minimal 5 hektare, status tanah milik pemerintah, hingga kesiapan infrastruktur dasar.

“Beberapa titik masih terkendala suplai air dari PDAM. Itu menjadi salah satu faktor yang harus dipastikan sebelum lokasi disetujui,” jelasnya.

Meski seluruh berkas sudah dikirim ke Kemensos, Edy menyebut belum ada respons resmi. Ia menilai kehati-hatian perlu dijaga, mengingat sejumlah daerah lain membangun Sekolah Rakyat meski administrasinya belum tuntas.

“Kami tidak ingin mengambil risiko yang sama. Semua fasilitas nantinya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” akunya.

Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mulai tingkat SD hingga SMA. Sebelum diterima, calon siswa harus melalui asesmen Dinsos dan siap tinggal di asrama.

Sambil menunggu kepastian pembangunan di Balikpapan, beberapa siswa yang memenuhi kriteria masih dikirim ke Sekolah Rakyat milik Pemerintah Provinsi Kaltim di Samarinda. Terbaru, dua siswa SD dan dua siswa SMA telah diberangkatkan.

Dengan kebutuhan pendidikan inklusif yang terus meningkat, ia berharap keputusan dari pusat dapat segera turun.

“Kalau syarat terpenuhi dan disetujui, Sekolah Rakyat akan sangat membantu anak-anak Balikpapan yang membutuhkan,” pungkasnya.

(Sf/Rs)