Samarinda — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda mengungkapkan kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kota Tepian masih menjadi fenomena gunung es.

Hingga akhir 2025 tercatat sekitar 4.000 kasus HIV, namun baru sekitar 2.000 orang yang berhasil dijangkau untuk menjalani pengobatan. 

Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak penderita yang belum terdeteksi maupun belum mengakses layanan kesehatan akibat rendahnya cakupan skrining dan kuatnya stigma di masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, Ismed Kusasih mengatakan penguatan skrining menjadi langkah utama untuk menemukan penderita lebih dini sehingga penanganan dapat segera dilakukan.

"Fenomena HIV ini fenomena gunung es. Kalau kita malas melakukan skrining ya tidak kelihatan. Semakin kita memperkuat skrining, semakin banyak penderita yang ditemukan dan semakin cepat bisa diobati," ujar Ismed, Senin (3/8/2026).

Menurut Ismed, pola penanganan HIV tidak berbeda dengan penyakit menular lain seperti tuberkulosis (TB). 

Semakin cepat penderita ditemukan, semakin besar peluang mencegah penularan dan meningkatkan kualitas hidup pasien melalui terapi.

Ia menyebut hingga akhir 2025 jumlah kasus HIV di Samarinda telah mencapai sekitar 4.000 orang. Namun, dari jumlah tersebut baru sekitar separuh yang menjalani pengobatan.

"HIV di Kota Samarinda sampai akhir tahun 2025 ada sekitar 4.000-an kasus. Yang kita obati baru sekitar 2.000. Ini menjadi pekerjaan rumah kita karena menemukan mereka saja sudah sulit, apalagi mengajak mereka berobat,"ungkapnya.

Ismed menilai stigma negatif terhadap orang dengan HIV masih menjadi hambatan terbesar dalam upaya pengendalian penyakit tersebut. 

Menurutnya, masyarakat harus mengubah cara pandang dengan tidak mengucilkan penderita, melainkan mendukung mereka untuk menjalani pemeriksaan dan pengobatan.

"Stigma itu yang harus dihilangkan. Jangan jauhi orangnya, tetapi jauhi penyakitnya. Kalau mereka mau melakukan skrining saja, itu sudah menjadi langkah yang sangat baik," tegasnya.

Selain memperkuat skrining, Dinkes Samarinda juga berharap regulasi daerah dapat mendukung upaya pengendalian penyakit menular. 

Salah satunya melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tuberkulosis yang dinilai memiliki keterkaitan dengan penanganan HIV.

Menurut Ismed, keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan, penemuan kasus, hingga pendampingan pengobatan bagi penderita HIV maupun TB.

(Sf/Rs)