Cari disini...
Seputar Kaltim
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi yang tidak hanya terbatas pada bencana alam, Jaya juga menggarisbawahi Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai fokus utama penanganan. Hal ini dilakukan untuk mencegah krisis kesehatan yang akan menerpa di beberapa daerah di Kaltim.
Jaya mengungkapkan bahwa telah terjadi beberapa KLB hingga April 2024, termasuk kasus demam berdarah dan difteri. Data yang pernah dipaparkan pada tahun 2023, tercatat 11 kasus difteri dengan 4 di antaranya positif. Sementara itu, demam berdarah mencatatkan 5.616 kasus, dengan demikian ia menyoroti urgensi penanganan yang efektif.
Menyikapi potensi krisis kesehatan, tim manajemen krisis kesehatan Kaltim telah dibentuk. Tim ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan dan respons yang efektif. Adapun pihak terkait seperti BPBD dan BMKG.
"Krisis kesehatan berdampak luas, tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada aspek sosial ekonomi masyarakat," tambah Jaya.
Jaya menjelaskan terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi acuan dalam penanganan krisis. "Penanggulangan bencana mencakup kebijakan, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana," paparnya.
Sehingga beberapa bulan kedepan pihak Dinkes Kaltim merangkul Dinkes di 10 Kabupaten Kota akan lebih masif melakukan sosialisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan daerah dalam mengelola bencana yang berpotensi menimbulkan krisis kesehatan.
Jaya berharap sosialisasi dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menangani krisis kesehatan, menciptakan respons yang cepat, tepat, dan menyeluruh. "Kami juga menargetkan kesepahaman bersama terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan memperkuat tugas-tugas antara provinsi dan daerah," tutur Jaya.
Sosialisasi dilakukan melalui berbagai tingkatan, termasuk dinas kesehatan di kabupaten/kota, dengan informasi terkini mengenai dampak dari krisis kesehatan. Jaya menutup pemaparannya dengan harapan tinggi akan sinergi yang lebih baik antar-sektor dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi yang tidak hanya terbatas pada bencana alam, Jaya juga menggarisbawahi Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai fokus utama penanganan. Hal ini dilakukan untuk mencegah krisis kesehatan yang akan menerpa di beberapa daerah di Kaltim.
Jaya mengungkapkan bahwa telah terjadi beberapa KLB hingga April 2024, termasuk kasus demam berdarah dan difteri. Data yang pernah dipaparkan pada tahun 2023, tercatat 11 kasus difteri dengan 4 di antaranya positif. Sementara itu, demam berdarah mencatatkan 5.616 kasus, dengan demikian ia menyoroti urgensi penanganan yang efektif.
Menyikapi potensi krisis kesehatan, tim manajemen krisis kesehatan Kaltim telah dibentuk. Tim ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan dan respons yang efektif. Adapun pihak terkait seperti BPBD dan BMKG.
"Krisis kesehatan berdampak luas, tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada aspek sosial ekonomi masyarakat," tambah Jaya.
Jaya menjelaskan terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi acuan dalam penanganan krisis. "Penanggulangan bencana mencakup kebijakan, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana," paparnya.
Sehingga beberapa bulan kedepan pihak Dinkes Kaltim merangkul Dinkes di 10 Kabupaten Kota akan lebih masif melakukan sosialisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan daerah dalam mengelola bencana yang berpotensi menimbulkan krisis kesehatan.
Jaya berharap sosialisasi dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menangani krisis kesehatan, menciptakan respons yang cepat, tepat, dan menyeluruh. "Kami juga menargetkan kesepahaman bersama terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan memperkuat tugas-tugas antara provinsi dan daerah," tutur Jaya.
Sosialisasi dilakukan melalui berbagai tingkatan, termasuk dinas kesehatan di kabupaten/kota, dengan informasi terkini mengenai dampak dari krisis kesehatan. Jaya menutup pemaparannya dengan harapan tinggi akan sinergi yang lebih baik antar-sektor dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan.
(Sf/Rs)