Bontang - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang mencatat satu kasus kematian ibu pada 2026. Kasus tersebut menjadi perhatian dalam upaya penguatan deteksi dan penanganan kehamilan risiko tinggi di Kota Bontang.

Adminkes Ahli Muda Dinkes Bontang, Kartika, mengatakan angka tersebut menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada 2024 tercatat tiga kasus kematian ibu, kemudian turun menjadi dua kasus pada 2025 dan satu kasus pada 2026.

“Kita berharap tidak ada kasus lagi hingga akhir tahun,” kata Kartika saat kegiatan High Risk Pregnancy Class di Puskesmas Bontang Utara II, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti delapan dari 12 ibu hamil sesuai data Puskesmas Bontang Utara II yang seluruhnya masuk kategori risiko tinggi. Mereka mendapatkan konseling dan konsultasi bersama dokter spesialis obstetri dan ginekologi RS PKT Bontang, Dr. I Putu Satrya Wijaya, SpOG(K), FICS, FISHQua.

Kartika mengatakan, kehamilan risiko tinggi perlu mendapatkan pemantauan secara rutin. Ibu hamil juga diminta mengikuti jadwal pemeriksaan yang diberikan tenaga kesehatan dan tidak menundanya.

“Jika diberikan edukasi dan informasi oleh bidan, misalnya untuk pemeriksaan kehamilan harus rutin berapa minggu sekali, itu harusnya taat dan tidak ditunda,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu tantangan dalam menekan kematian ibu adalah adanya penyakit penyerta atau komorbid, seperti hipertensi dan diabetes melitus, yang telah dimiliki ibu sebelum kehamilan.

“Sekarang banyak kasus kematian ibu dikarenakan penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes melitus. Di tahun ini kasus kematian ibu yang terjadi bukan karena kasus langsung kehamilan, tapi karena adanya penyakit komorbid ini, yakni penyakit yang sudah ada di ibunya sebelum kehamilan,” jelasnya.

Untuk memperkuat pencegahan, Dinkes Bontang melaksanakan High Risk Pregnancy Class sebanyak dua kali dalam setahun di setiap puskesmas sepanjang 2026.

Kartika mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat memastikan ibu hamil risiko tinggi memperoleh penanganan dan persalinan di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kondisi medisnya.

“Output dari kegiatan ini, kami berharap semua ibu hamil dengan risiko tinggi ini persalinannya di fasilitas kesehatan yang memang sudah ditetapkan sesuai kondisi mereka,” katanya.

Selain itu, ibu hamil juga diharapkan telah mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebelum masa nifas berakhir atau 42 hari setelah persalinan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mencegah kematian ibu dan stunting.

Kartika menyebut target RPJMD Kota Bontang adalah menekan angka kematian ibu melahirkan hingga mencapai nol kasus.

Sementara itu, I Putu mengatakan kehamilan risiko tinggi dapat diidentifikasi menggunakan skor Poedji Rochjati. Sejumlah kondisi yang menjadi perhatian antara lain epilepsi, hepatitis dan riwayat operasi sesar.

“Nanti akan kita bagi menjadi tiga kategori, lalu akan kita scoring. Kemudian puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama akan merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat dua,” jelasnya.

Menurutnya, penentuan waktu rujukan harus disesuaikan dengan kondisi ibu. Ibu dengan riwayat operasi sesar, misalnya, perlu direncanakan rujukannya sebelum persalinan. Sementara ibu hamil yang mengalami peningkatan tekanan darah perlu segera dirujuk setelah kondisi tersebut ditemukan.

“Misalnya ibu dengan riwayat sesar, jadi dia sudah harus dirujuk sebelum dia akan melahirkan atau misalnya ada kasus ibu hamil tekanan darahnya naik, harus segera dirujuk saat kasus ditemukan,” ujarnya.

I Putu juga menekankan pentingnya deteksi risiko sejak trimester pertama. Menurutnya, pemeriksaan rutin diperlukan agar faktor risiko kehamilan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.

“Di Bontang kunjungan K1 sudah cukup bagus, jadi kesadaran untuk memeriksakan diri saat hamil sudah baik. Ibu perlu memiliki kesadaran untuk secara rutin, apalagi jika memiliki risiko tinggi agar dapat mendapatkan penanganan medis,” katanya.

(Sf/Lo)