Samarinda - Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Neneng Camelia Shanti menegaskan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Polisi Lalu Lintas (Polantas). 

Hal itu berkaitan dengan pengerjaan drainase yang saat ini tengah dikerjakan hingga memakan badan jalan dan mendapat keluhan masyarakat seperti di Jalan Abul Hasan dan KH Agus Salim.

Ia menjelaskan bahwa setiap kontraktor diwajibkan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjaga keamanan di lokasi proyek serta mengatur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. 

Apabila kontraktor kesulitan menyediakan tenaga, mereka dapat meminta bantuan personel dari Dishub Samarinda. Namun, kata Neneng sebagian besar kontraktor memilih merekrut tenaga kerja dari warga sekitar proyek untuk membantu pengaturan lalu lintas. Menurutnya ini juga menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar. 

“Kami juga terus berkoordinasi dengan Dishub untuk memastikan lalu lintas di sekitar proyek tetap berjalan lancar,” jelas Neneng saat dikonfirmasi belum lama ini. 

Pantauan dari Dinas PUPR sendiri, menurutnya menunjukkan bahwa lalu lintas di sekitar proyek-proyek tersebut berjalan relatif baik, meskipun ada beberapa kemacetan kecil. Untuk proyek yang berlokasi di pusat kota, pihaknya terus berkomunikasi intens dengan Dishub guna menjaga kelancaran lalu lintas.

“Sejauh ini proyek-proyek berjalan sesuai rencana. Untuk beberapa titik di pusat kota, kami tetap berkoordinasi dengan Dishub untuk memantau kondisi di lapangan,” tegasnya. 

Selain itu, ia menyebut pihaknya juga selalu melakukan evaluasi secara rutin, khususnya pada proyek-proyek drainase yang sering bersinggungan dengan jalur lalu lintas. Sebelum dimulainya pekerjaan di lapangan, Neneng mengungkapkan bahwa koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Lalu Lintas (Polantas), serta pihak lainnya, menjadi langkah wajib.

“Koordinasi dilakukan dalam rangka Pre Construction Meeting (PCM), yang menjadi tahap awal pengendalian kontrak. PCM ini mencakup kendali biaya, mutu, dan waktu pekerjaan,” bebernya. 

Untuk diketahui, Neneng mengatakan Dinas PUPR Kota Samarinda kini tengah menjalankan 760 paket proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai titik kota. Tak hanya fokus pada kualitas pengerjaan, ia juga memastikan proyek-proyek ini tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama untuk di kawasan padat.

"Kita akan terus pantau," pungkasnya. 

(Sf/Rs)