Samarinda - Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengadakan sosialisasi terkait penerapan kartu pembelian elpiji 3 kilogram di Kantor Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kamis (20/6/2024). 

Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengungkapkan bahwa pihaknya meminta para Ketua RT untuk mendata ulang warganya yang tergolong miskin yang nantinya akan menerima kartu tersebut.

"Setelah itu nanti kita akan verifikasi lagi bersama dengan Dinas Sosial, Kominfo, TKSK, dan PSM. Hasilnya nanti kita akan buka langsung dengan RT supaya transparan dan tidak ada miskomunikasi," ujar Marnabas.

Marnabas menegaskan bahwa yang menerima kartu ini harus warga Samarinda dan RT setempat yang dibuktikan dengan KK dan KTP.

Ia pun membeberkan bahwa dengan adanya kartu ini bukan berarti menutup kesempatan bagi orang yang selama ini menggunakan elpiji 3 kg. 

“Kecuali yang memang dari kalangan ekonomi menengah ke atas itu tidak kami beri. Tapi yang menengah ke bawah, yang tidak tercatat data dalam RT masih bisa mendapat, makanya ada verifikasin data ulang," jelasnya.

Dinas Perdagangan juga akan melakukan pertemuan dengan pangkalan elpiji untuk mencari tahu bagaimana sistem pengaturan yang tepat. 

Kemudian dari sosialisasi itu juga terdapat kekhawatiran soal kemungkinan penggandaan kartu, namun hal ini akan diantisipasi dengan transparansi daftar nama penerima.

"Ya silakan saja digandakan, kan ada daftar namanya, akan saya pajang, sama halnya seperti pemilu, jadi kemungkinannya sangat kecil ada kecurangan dari penggandaan kartu," tambah Marnabas.

Lebih lanjut, Mantan Kepala Dinas Sosial ini juga menyampaikan bahwa penerapan kartu ini tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Ia ingin memastikan data valid terlebih dahulu sebelum menerapkannya. 

Jika semuanya sudah siap secara keseluruhan, penerapan kartu pembelian elpiji 3 kilogram ini direncanakan akan dimulai pada tanggal 27 Juni mendatang.

"Untuk pilot project kita coba di Kelurahan Bukit Pinang dulu, karena nanti pasti masalahnya kurang lebih saja. Tinggal saya panggil camat dan lurah untuk mengadopsi sistem yang sudah berjalan di Kelurahan Bukit Pinang ini," tuturnya.

Di Kelurahan Bukit Pinang, terdapat 21 RT dengan jumlah warga sebagai penerima kartu sekitar 226 orang. Dengan sistem ini, diharapkan penyaluran elpiji 3 kilogram dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi kecurangan.

Dari pantauan Seputar Fakta di lapangan, para Ketua RT yang menghadiri sosialisasi itu banyak yang menginginkan adanya pendataan ulang. 

Karena menurut mereka masih banyak warganya yang termasuk ke dalam kalangan ekonomi ke bawah tidak masuk dalam data Social Security Number (SSN) yang digunakan sebagai dasar dalam memberikan kartu pembelian elpiji 3 kilogram.

Seperti yang disampaikan Ketua RT 20 Kelurahan Bukit Pinang, Adi Santosa mengatakan, dari 89 keluarga di wilayahnya, yang terdata hanya 1 saja dalam SSN. Oleh karenanya ia pun mendukung untuk dilakukan pendataan ulang.

“Sebenarnya di RT 20 itu banyak warga yang ada di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tapi dari data yang saya terima cuma satu orang, dari total warga 89 kk. 

Di sisi lain, Lurah Bukit Pinang, Eko Purwanto menyatakan kesiapannya terhadap implementasi penerapan kartu tersebut di wilayahnya. Dengan adanya kartu itu menurutnya bisa membuat masyarakat lebih tenang perihal ketersediaan elpiji 3 kilogram.

Ia pun mendukung adanya verifikasi data ulang untuk meminimalisasi kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Setelah itu pihaknya akan turut membantu dalam verifikasi ulang bersama dengan dinas terkait. 

“Dari kelurahan sendiri sudah siap untuk pendistribusian kartunya, setelah itu kita juga akan beroordinasi dengan pangkalan. Kita akan melihat bagaiaman kondisi di lapangan, ktia akan tampung apa yang jadi keluhan mereka,” jelas Eko. 

(Sf/Rs)