Samarinda - Dugaan sikap arogan ajudan Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan Anggota Polri, menjadi salah satu sorotan dalam aksi Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (21/10/2026).

Insiden tersebut terjadi di kawasan Masjid Nurul Mu'minin, kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada 19 Oktober 2026 lalu, yang videonya sempat viral di media sosial dan menuai kecaman dari warganet.

Menanggapi hal itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro angkat bicara. Ia memastikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang bersangkutan.

"Khusus untuk masalah penanganan anggota yang kemarin viral yang dianggap arogan, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Kebetulan yang bersangkutan adalah anggota Polda Kalimantan Utara," ujar Endar.

Ia menjelaskan, tindak lanjut dari penanganan tersebut adalah penarikan yang bersangkutan dari tugas pengawalan dan pemeriksaan internal.

"Pihak kepolisian menunggu hasil pemeriksaan serta apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan," katanya.

Jenderal bintang dua itu juga menyampaikan permintaan maaf jika ada anggota yang bertindak di luar instruksi. Ia menegaskan, polisi seharusnya hadir untuk melayani masyarakat dan menjaga situasi Kaltim tetap aman.

"Kami meminta maaf apabila ada anggota yang bertindak di luar instruksi, karena kami ingin bersama-sama masyarakat dan menjaga situasi Kaltim aman. Oknum seperti itu merusak apa yang sudah dilakukan," tegasnya.

Kapolda mengapresiasi peran masyarakat dan mahasiswa yang telah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Ia meminta agar ke depan, jika ada anggota yang dinilai tidak baik dalam bertugas, segera dilaporkan.

"Kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan pengawasan. Ke depan jika ada anggota yang tidak baik agar disampaikan kepada pihak kepolisian agar semua anggota bisa sesuai dengan harapan masyarakat," ucapnya.

Terkait sikap arogan, Endar menegaskan hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri, karena tugas utama kepolisian adalah pelayanan kepada masyarakat.

Untuk sanksi, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan yang saat ini masih berproses.

(Sf/Rs)