Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di 30 sekolah terkait pengadaan buku penunjang. 

Asisten I Pemkot Samarinda, Ridwan Tassa menyampaikan bahwa dugaan ini muncul berdasarkan aduan orang tua murid yang disertai bukti-bukti konkret berupa tangkapan layar percakapan grup WhatsApp dari beberapa sekolah.

Menurut Ridwan, saat ini pihaknya tengah menelusuri laporan tersebut dengan serius bersama Inspektorat, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk memeriksa sekolah yang diduga terlibat.

"Kami masih menelusuri. Secepatnya penelusuran akan selesai," ujar Ridwan, Senin (5/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa dari bukti-bukti yang ada, pihaknya akan meninjau dan mendatangi sekolah-sekolah terkait untuk memverifikasi kebenarannya. 

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ridwan juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan para kepala sekolah untuk mendengarkan kondisi nyata di lapangan dan memastikan transparansi dalam proses pengadaan buku penunjang. 

“Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang sebenarnya terjadi di setiap sekolah,” ungkapnya. 

Ridwan menyebut Jumat mendatang pihaknya akan mengadakan rapat lagi untuk memutuskan opsi terkait dengan teknis pengadaan buku penunjang ini. 

“Intinya pemerintah tetap sepakat akan menyiapkan buku penunjang yang dianggarkan pada 2025," pungkasnya. 

(Sf/Rs)