Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat menyikapi rencana penurunan alokasi dana desa (DD) secara nasional pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. 

Untuk menanggulangi dampak tersebut, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) akan fokus menggenjot Pendapatan Asli Desa (PADes).

Rencana penurunan DD ini cukup signifikan. Pada RAPBN 2026, dana desa diproyeksikan hanya sebesar Rp60 triliun, turun drastis dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp71 triliun. 

Penurunan sebesar Rp11 triliun ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan desa di seluruh Indonesia, termasuk Kaltim.

Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan berbagai penyesuaian anggaran dan strategi untuk menghadapi situasi ini. 

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memaksimalkan potensi PADes di setiap desa. Menurut Puguh, peningkatan PADes menjadi kunci utama untuk menutupi defisit akibat pemotongan DD.

"Salah satu yang coba kita maksimalkan adalah PADes (Pendapatan Asli Desa) di setiap desa," ujar Puguh, Senin (8/9/2025).

Ia menambahkan, jika koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa berjalan dengan optimal, penurunan dana desa tersebut bisa diimbangi bahkan ditutupi oleh peningkatan PADes. 

Optimalisasi ini diharapkan dapat memastikan roda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa tidak terhambat.

Untuk mendukung upaya tersebut, DPMPD Kaltim juga telah menyiapkan sejumlah program. Puguh menyebut, akan ada bantuan khusus untuk BUMDes, mulai dari penyediaan alat-alat usaha hingga program pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Bantuan ini diharapkan dapat mendorong BUMDes menjadi lebih profesional dan produktif.

"Kita ingin di tahun 2026, usaha BUMDes sudah bisa berkembang lebih baik dan mampu menghasilkan PADes," tegas Puguh.

Puguh mengakui bahwa keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan. Namun, ia menekankan pentingnya memaksimalkan potensi lain yang ada di desa. 

"Secara nasional, ada pengurangan sebesar Rp11 triliun, dari Rp71 triliun menjadi Rp60 triliun. Tentu ada penurunan beberapa persen terkait itu," pungkasnya.

(Sf/Rs)