Samarinda – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumdam Tirta Kencana, Marnabas Patiroy, menekankan pentingnya langkah cepat dalam merespon keluhan masyarakat terkait layanan air bersih. Melihat kondisi belakangan ini sering terjadi kebocoran pipa. Baik akibat dari adanya pengerjaan proyek, beban kendaraan, maupun usia pipa.

Apalagi petugas tak selamanya bisa dengan awas melihat kondisi pipa-pipa yang ada. Untuk itu keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi atau respon cepat terhadap kerusakan berkaitan dengan pelayanan air bersih sangat penting. 

Berdasarkan hal itu, Marnabas mengungkap bahwa saat ini sudah terdapat sistem digital yang tengah dirancang untuk memantau kondisi di lapangan, termasuk dashboard pemantauan yang akan segera diluncurkan. 

"Sekarang kan sudah sistem digital, ada dashboard, memang masih dirancang dan sebentar lagi akan keluar. Sudah studi banding juga ke Malang," ujar Marnabas saat diwawancara pada Rabu (2/101/2024).

Marnabas menambahkan, pihaknya berharap seluruh tim Perumdam Tirta Kencana dapat segera turun ke lapangan ketika ada keluhan atau masalah yang muncul. Terlebih air merupakan kebutuhan utama masyarakat selain dari pangan. Selain itu juga dapat menimbulkan kerugian secara materi bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun masyarakat sendiri. 

Pihaknya juga sudah meminta agar terdapat unit yang siap sedia dengan segala peralatannya. Sehingga ketika ada kejadian yang memerlukan perbaikan, petugas bisa langsung turun ke lapangan dengan peralatan dan perlengkapan lengkap.

"Kita minta ketika memang ada terjadi masalah maka harus segera turun, gerak cepat. Tak cuma turun saja, harus ada perlengkapan yang diperlukan," jelasnya.

Hal ini juga berkaitan erat dengan program drainase yang dicanangkan oleh Wali Kota Samarinda. Apalagi saat ini sedang masif-masifnya terlaksana pengerjaan proyek di berbagai sudut kota. Sehingga pertemuan intensif antara Perumdam Tirta Kencana dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus dilakukan untuk memastikan sinergi di antara kedua lembaga, khususnya dalam proyek drainase. 

"Apalagi program pak wali drainase harus selesai, makanya dirapatkan bersama PDAM dan PUPR, terutama bidang SDA. Sehingga ketika ada pekerjaan maka ada komunikasi dengan sesama," terangnya.

Salah satu hal yang ditekankannya adalah koordinasi antara Perumdam dengan PUPR saat ada pengerjaan di lapangan, seperti kebocoran pipa yang terjadi di wilayah pengerjaan proyek drainase. 

"Kalau ada kebocoran misalnya di daerah pengerjaan PUPR, harus dikomunikasikan dengan PDAM. Kalau nanti ada pekerjaan khusus maka ambil teknisi langsung, dan kontraktor juga harus siap di lapangan," lanjut Marnabas.
Platform atau dashboard pengaduan yang sedang disiapkan pihaknya juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan masalah, dengan fitur yang memungkinkan pengaduan langsung muncul di peta lokasi. 

"Intinya proyek harus bersinergi, di mana proyek drainase tetap berjalan sementara pelanggan PDAM harus teraliri dengan baik," pungkasnya. 

(Sf/Rs)