Penajam - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mempertanyakan dasar perubahan desil kesejahteraan sejumlah warga di Kecamatan Waru yang berdampak pada akses terhadap bantuan sosial.

Menurutnya, pembaruan data harus benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan, bukan sekadar angka dalam sistem.

Ishaq mengaku menemukan warga yang kondisi ekonominya masih memprihatinkan, namun justru mengalami kenaikan desil. Salah satunya lansia yang tinggal seorang diri di rumah kayu tanpa penghasilan tetap, berubah dari desil 1 menjadi desil 5.

Sementara anaknya yang hidup dalam kondisi serba terbatas, tinggal di rumah bantuan pemerintah dengan suami yang bekerja serabutan dan kerap sakit-sakitan, juga berubah dari desil 4 menjadi desil 7.

"Saya juga bingung. Data ini sebenarnya dari siapa sampai bisa berubah tanpa melihat langsung kondisi masyarakat. Tiba-tiba desilnya naik. Mestinya jangan terburu-buru," kata Ishaq, Kamis (6/8/2026).

Ia menilai perubahan data seperti itu berpotensi membuat warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan haknya, sementara warga yang lebih mampu justru tercatat sebagai penerima program.

"Yang saya lihat di lapangan, masyarakat ini memang masih membutuhkan. Tapi kenapa tidak dapat bantuan. Jangan sampai yang tidak pantas justru menerima, sementara yang benar-benar membutuhkan malah tidak dapat," ujarnya.

Menurut Ishaq, kasus yang ditemuinya kemungkinan bukan satu-satunya. Ia meminta pemerintah menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki akurasi data kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti klaim kemiskinan ekstrem di PPU telah hilang. Menurut dia, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya warga yang hidup dalam keterbatasan dan sangat bergantung pada bantuan sosial.

"Kalau dalam rapat dikatakan sudah tidak ada kemiskinan ekstrem, lalu dasar menghapusnya apa? Faktanya masyarakat miskin itu masih ada. Ini yang harus jujur disampaikan," tegasnya.

Ishaq menambahkan, pendataan tidak bisa hanya mengacu pada indikator fisik rumah. Menurutnya, kemampuan ekonomi warga juga harus diukur dari sumber penghasilan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Pendataan harus realistis. Jangan hanya melihat standar rumah. Yang lebih penting, lihat penghasilannya dari mana. Kita harus jujur menyampaikan data sesuai fakta di lapangan, jangan dibuat-buat," pungkasnya.

(Sf/Lo)