Seputar Kaltim

    Desa Cantik: Langkah BPS dan Pemkab Kutim Wujudkan Pembangunan Tepat Sasaran Berbasis Data

    Penulis:Lisda|Redaktur:Rusdianto
    25 Juli 2025 pukul 16:28 WITA

    Kepala BPS Kutai Timur, Widiyantono (Kiri), Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi (Kanan) (foto:lisda/seputarfakta.com)

    Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim resmi meluncurkan Program Desa Cinta Statistik yang disingkat menjadi Desa Cantik Tahun 2025.

    Kepala BPS Kutai Timur, Widiyantono, menjelaskan bahwa Program Desa Cantik merupakan salah satu program strategis BPS Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan literasi kesadaran dan peran aktif aparatur desa dalam pengelolaan data. 

    Melalui program ini, desa diharapkan mampu menyediakan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa.

    “Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti kepada pencanangan semata. Namun dapat dilanjutkan dengan pelatihan teknis, pendampingan, dan pembendakan tim data di desa yang mampu penyelenggaraan data secara mandiri, berkelanjutan dan terintegrasi,” ujar Widiyantono.

    Dalam kegiatan ini, Desa Singa Gembara ditetapkan sebagai desa percontohan pertama Program Desa Cantik di Kutai Timur tahun 2025. Desa ini akan mendapatkan pembinaan intensif dari BPS, mulai dari penyusunan dan pemutakhiran SOP permintaan data, pelatihan analisis statistik, hingga pelatihan publikasi data dalam bentuk infografis dan penyajian informasi melalui situs resmi desa.

    Sementara itu, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data antara desa dan BPS. di mana desa beserta RT adalah ujung tombak untuk memberikan data yang akurat kepada BPS.

    "Data bukan sekadar angka, tapi menjadi pondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran," kata Mahyunadi 

    Ia juga menyoroti masih banyaknya ketidaksesuaian antara data BPS dan kondisi di lapangan. Hal ini, menurutnya, sering disebabkan oleh lemahnya input data dari desa.

    Pemkab Kutim, lanjut Mahyunadi, berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur digital hingga ke desa-desa terpencil. Ia menyebut Desa Singa Gembara sebagai contoh desa yang sudah memiliki listrik, internet, komputer, dan sumber daya manusia memadai. Namun tantangan sebenarnya ada di desa-desa sulit dijangkau seperti yang berada di Kecamatan Busang.

    Ia menambahkan pentingnya pemerataan akses digital di seluruh wilayah Kutim agar seluruh desa, termasuk daerah terpencil agar bisa terlibat aktif dalam program ini.

    "Kalau bisa, sepuluh desa per tahun. Kalau hanya satu desa per tahun, dari 140 desa, butuh 100 tahun baru selesai" tambahnya.

    Mahyunadi berharap, melalui program ini akan terjadi peningkatan kapasitas statistik desa. Kualitas data yang lebih baik akan mampu mendorong perencanaan pembangunan desa yang lebih cepat. lebih tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

    "Desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan hal itu memerlukan dukungan data yang kuat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," tutupnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Desa Cantik: Langkah BPS dan Pemkab Kutim Wujudkan Pembangunan Tepat Sasaran Berbasis Data

    Penulis:Lisda|Redaktur:Rusdianto
    25 Juli 2025 pukul 16:28 WITA

    Kepala BPS Kutai Timur, Widiyantono (Kiri), Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi (Kanan) (foto:lisda/seputarfakta.com)

    Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim resmi meluncurkan Program Desa Cinta Statistik yang disingkat menjadi Desa Cantik Tahun 2025.

    Kepala BPS Kutai Timur, Widiyantono, menjelaskan bahwa Program Desa Cantik merupakan salah satu program strategis BPS Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan literasi kesadaran dan peran aktif aparatur desa dalam pengelolaan data. 

    Melalui program ini, desa diharapkan mampu menyediakan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa.

    “Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti kepada pencanangan semata. Namun dapat dilanjutkan dengan pelatihan teknis, pendampingan, dan pembendakan tim data di desa yang mampu penyelenggaraan data secara mandiri, berkelanjutan dan terintegrasi,” ujar Widiyantono.

    Dalam kegiatan ini, Desa Singa Gembara ditetapkan sebagai desa percontohan pertama Program Desa Cantik di Kutai Timur tahun 2025. Desa ini akan mendapatkan pembinaan intensif dari BPS, mulai dari penyusunan dan pemutakhiran SOP permintaan data, pelatihan analisis statistik, hingga pelatihan publikasi data dalam bentuk infografis dan penyajian informasi melalui situs resmi desa.

    Sementara itu, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data antara desa dan BPS. di mana desa beserta RT adalah ujung tombak untuk memberikan data yang akurat kepada BPS.

    "Data bukan sekadar angka, tapi menjadi pondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran," kata Mahyunadi 

    Ia juga menyoroti masih banyaknya ketidaksesuaian antara data BPS dan kondisi di lapangan. Hal ini, menurutnya, sering disebabkan oleh lemahnya input data dari desa.

    Pemkab Kutim, lanjut Mahyunadi, berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur digital hingga ke desa-desa terpencil. Ia menyebut Desa Singa Gembara sebagai contoh desa yang sudah memiliki listrik, internet, komputer, dan sumber daya manusia memadai. Namun tantangan sebenarnya ada di desa-desa sulit dijangkau seperti yang berada di Kecamatan Busang.

    Ia menambahkan pentingnya pemerataan akses digital di seluruh wilayah Kutim agar seluruh desa, termasuk daerah terpencil agar bisa terlibat aktif dalam program ini.

    "Kalau bisa, sepuluh desa per tahun. Kalau hanya satu desa per tahun, dari 140 desa, butuh 100 tahun baru selesai" tambahnya.

    Mahyunadi berharap, melalui program ini akan terjadi peningkatan kapasitas statistik desa. Kualitas data yang lebih baik akan mampu mendorong perencanaan pembangunan desa yang lebih cepat. lebih tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

    "Desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan hal itu memerlukan dukungan data yang kuat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," tutupnya.

    (Sf/Rs)