Tenggarong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mencari solusi pelaksanaan Training Center (TC) atlet Pra-PON di tengah kekurangan anggaran sembilan sampai dengan Rp14 miliar, dengan opsi revisi anggaran, dukungan swasta, hingga pemangkasan durasi, dan keputusan ditargetkan akhir Mei 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan pembahasan intensif terus dilakukan untuk memastikan persiapan atlet tetap berjalan meski dihadapkan pada kondisi keuangan daerah yang belum stabil.

“Nah, kalau masalah Porprov ini memang lagi kita bahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Kita sadari bukan hanya Kukar, mungkin se-Indonesia merasakan keuangan kita lagi tidak baik-baik saja,” ujar Andi, Kamis (30/4/2026).

Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam mempersiapkan atlet, bahkan kebutuhan untuk Porprov saja sudah mengalami kekurangan signifikan, belum termasuk pembiayaan TC secara penuh.

“Kekurangannya sekitar sembilan sampai dengan Rp14 miliar. Itu Porprov saja, belum TC-nya,” tandasnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, DPRD dan pemerintah daerah mulai menjajaki sejumlah langkah strategis, termasuk melakukan revisi terhadap pos-pos anggaran yang memungkinkan serta membuka peluang dukungan dari sektor swasta.

“Kita coba merevisi beberapa pos anggaran. Mudah-mudahan juga teman-teman swasta bisa membantu. Siapa tahu ada anggaran yang bisa digeser,” jelas Andi.

Selain itu, opsi efisiensi juga menjadi pertimbangan, salah satunya dengan memangkas durasi pelaksanaan TC yang sebelumnya direncanakan selama tiga bulan menjadi lebih singkat.

“Kita bedah lagi, yang biasanya TC tiga bulan mungkin jadi tiga minggu atau satu bulan,” tambahnya.

Menurut Andi, keputusan terkait pelaksanaan TC akan ditentukan dalam waktu dekat, setelah seluruh skenario dikaji secara matang oleh pihak terkait.

“Di bulan Mei ini insyaallah akhir bulan sudah ada keputusan, apakah tetap menggunakan TC atau tidak,” katanya.

Ia juga meminta para atlet untuk tetap bersabar dan terus menjaga kesiapan, sembari menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah daerah. Koordinasi dengan Dispora diminta terus dilakukan agar persiapan tidak terhenti sepenuhnya.

(Sf/Lo)