Samarinda - Tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar) telah melaksanakan debat pertama di Samarinda, Selasa (15/10/2024). 

Dalam sesi awal pendalaman visi misi serta program kerja, pasangan nomor urut satu, Frederick Edwin-Nanang Adriani mendapatkan giliran pertama menerima pertanyaan. Adapun pertanyaan tersebut mengenai dampak sosial yang timbul atas pertambangan.

Sebelum pertanyaan dibacakan, KPU menayangkan video singkat yang menunjukkan data bahwa 49,28 persen PDRB Kabupaten Kubar dari sektor pertambangan pada tahun 2023. Namun tak sedikit menganggap hal itu baik, ternyata masih banyak meninggalkan sejumlah masalah sosial yang timbul di masyarakat sebagai efek pemanfaatan lahan untuk perkebunanan dan pertambangan.

Frederick Edwin memaparkan apa yang dilakukan jika terpilih menjadi Bupati Kubar lima tahun ke depan. Ia akan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan berkomitmen menjaga lingkungan agar tetap asri.

“Tentu akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, mendapatkan lingkungan yang asri juga diperhatikan dan tentunya pengawasan dari kita semua dan tentunya dari pemerintah daerah setempat,” paparnya saat menjawab pertanyaan.

Dari tanggapan Frederick tersebut, belum ada strategi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Wakilnya, Nanang Adriani juga ikut menanggapi terkait pembenahan di struktur masyarakat yang terdampak atas pekerjaannya.

“Strateginya (untuk) mereka yang terdampak, maka kita akan petakan dan kita akan latih supaya mempunyai keterampilan tertentu, dalam rangka mencari pekerjaan. Kedua, lahan kita banyak yang masih terlantar, kita akan optimalkan untuk menjadi sumber pekerjaan yang baru,” paparnya.

Paslon lain, dari nomor urut dua dan tiga juga diberi kesempatan untuk menanggapi pemaparan gagasan dari nomor urut pertama. Calon Bupati Kosong Dua, Ahmad Syaiful menganggap permasalahan sosial tidak ada kaitannya dengan lingkungan.

“Permasalahan sosial tidak ada kaitannya dengan  lingkungan, kita lihat dampak kingkungan soal tambang dan sawit itu banyak sekali di kubar, harapan kita kedepan jangan ada lagi permasalahan di lalangan intinya, jadi selama ini yang bermasalah soal ganti rugi lahan,” tanggapnya.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan publik, apalagi sejumlah isu yang melibatkan lingkungan juga menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sekitar, contohnya penyerobotan lahan.

Nomor urut kosong tiga, Sahadi dan Alexander Edmond menanggapi bahwa hal ini terjadi karena perizinan yang mudah diberikan oleh pusat sehingga sering munculnya pertambangan ilegal atau koridoran yang marak.

“Dampak dari kebijakan pemerintah pusat sektor pertambangan tentu berimplikasi kepada masyarakat, dengan tingginya masalah sosial termasuk didalamnya ada sengketa tanah, pemerintah lima tahun kedepan akan mendorong sebuah kebijakan, terutama menata aturan di daerah yang dapat mengatur dampak sosial,” papar Sahadi.

Ia melanjutkan komitmennya apabila terpilih menjadi Bupati Kutai Barat akan meningkatkan koordinasi dengan pusat dalam hal perizinan tambang.

“Kemudian yang kedua kita akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian ESDM, supaya adanya regulasi mengenai demikian sehingga tidak banyak masyarakat yang terdampak,” tukasnya.

(Sf/Rs)