Cari disini...
Seputar Kaltim
DBH Dipotong, Program Prioritas Balikpapan Disesuaikan
Akibat revisi transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, proyeksi pendapatan daerah turun dari Rp3,8 triliun menjadi sekitar Rp2,95 triliun. Penurunan terbesar berasal dari DBH pusat yang dipotong lebih dari Rp1 triliun. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan menyusun ulang strategi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tetap berjalan lancar.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan seluruh struktur anggaran perlu dievaluasi agar pelayanan publik tetap optimal. Padahal, pembahasan APBD sudah selesai tiga bulan lalu. Namun, surat resmi dari Kementerian Keuangan yang menginformasikan penurunan DBH nasional membuat skema anggaran Balikpapan berubah cukup signifikan.
“Ada penurunan DBH yang cukup besar, dan ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya Balikpapan atau Kaltim,” ucap Alwi usai Rapat Paripurna di Hotel Grand Senyiur, Selasa (18/11/2025).
Akibat revisi transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, proyeksi pendapatan daerah turun dari Rp3,8 triliun menjadi sekitar Rp2,95 triliun. Penurunan terbesar berasal dari DBH pusat yang dipotong lebih dari Rp1 triliun, ditambah berkurangnya DBH dari Pemprov Kaltim.
Alwi menyebut, kondisi ini memaksa DPRD dan Pemkot menyesuaikan beberapa program prioritas.
“Beberapa program terpaksa dikurangi, meski tidak sampai dihentikan,” ujarnya.
Pembahasan ulang anggaran akan dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan dijadwalkan mulai besok. Meski mendapat tekanan fiskal, Balikpapan masih memiliki keunggulan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD 2026 ditetapkan Rp1,58 triliun, tertinggi di Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah PAD Balikpapan tertinggi di Kaltim. Tahun ini PAD kita Rp1,35 triliun, disusul Samarinda sekitar Rp1,2 triliun. Jadi meski DBH turun, PAD masih bisa membantu,” jelasnya.
Ia menambahkan, daerah dengan PAD rendah akan merasakan tekanan fiskal yang lebih berat. DPRD menegaskan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tetap menjadi prioritas.
“Harapannya, pembahasan anggaran dapat menghasilkan APBD yang realistis, efisien, dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
(Sf/RS)
Cari disini...
Seputar Kaltim
DBH Dipotong, Program Prioritas Balikpapan Disesuaikan
Akibat revisi transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, proyeksi pendapatan daerah turun dari Rp3,8 triliun menjadi sekitar Rp2,95 triliun. Penurunan terbesar berasal dari DBH pusat yang dipotong lebih dari Rp1 triliun. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan menyusun ulang strategi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tetap berjalan lancar.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan seluruh struktur anggaran perlu dievaluasi agar pelayanan publik tetap optimal. Padahal, pembahasan APBD sudah selesai tiga bulan lalu. Namun, surat resmi dari Kementerian Keuangan yang menginformasikan penurunan DBH nasional membuat skema anggaran Balikpapan berubah cukup signifikan.
“Ada penurunan DBH yang cukup besar, dan ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya Balikpapan atau Kaltim,” ucap Alwi usai Rapat Paripurna di Hotel Grand Senyiur, Selasa (18/11/2025).
Akibat revisi transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, proyeksi pendapatan daerah turun dari Rp3,8 triliun menjadi sekitar Rp2,95 triliun. Penurunan terbesar berasal dari DBH pusat yang dipotong lebih dari Rp1 triliun, ditambah berkurangnya DBH dari Pemprov Kaltim.
Alwi menyebut, kondisi ini memaksa DPRD dan Pemkot menyesuaikan beberapa program prioritas.
“Beberapa program terpaksa dikurangi, meski tidak sampai dihentikan,” ujarnya.
Pembahasan ulang anggaran akan dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan dijadwalkan mulai besok. Meski mendapat tekanan fiskal, Balikpapan masih memiliki keunggulan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD 2026 ditetapkan Rp1,58 triliun, tertinggi di Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah PAD Balikpapan tertinggi di Kaltim. Tahun ini PAD kita Rp1,35 triliun, disusul Samarinda sekitar Rp1,2 triliun. Jadi meski DBH turun, PAD masih bisa membantu,” jelasnya.
Ia menambahkan, daerah dengan PAD rendah akan merasakan tekanan fiskal yang lebih berat. DPRD menegaskan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tetap menjadi prioritas.
“Harapannya, pembahasan anggaran dapat menghasilkan APBD yang realistis, efisien, dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
(Sf/RS)