Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menilai persoalan keterbatasan daya tampung SMA/SMK yang terus berulang setiap tahun memerlukan langkah bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan pemerintah daerah.

Ia mengatakan jumlah lulusan SMP terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, sehingga kebutuhan daya tampung SMA/SMK juga terus bertambah.

"Permasalahan ini berulang lagi dari tahun ke tahun. Jumlah siswa kita makin bertambah sesuai pertumbuhan penduduk. Ini menjadi catatan untuk meminta kepada provinsi bagaimana melibatkan daerah agar bisa ikut membangun sama-sama kalau memang provinsi enggak mampu," ujar Jimmi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/7/2026).

Karena itu, ia berharap Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim agar pemerintah kabupaten dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana pendidikan.

Menurutnya, meski kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi, bukan berarti pemerintah kabupaten tidak dapat ikut membantu memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan.

"Kalau pemerintah daerah kabupaten mampu, jangan malu-malu pemerintah provinsi minta ke kabupaten untuk punya partisipasi seperti itu," tegasnya.

Selain itu, Jimmi menilai Pemprov Kaltim seharusnya sudah mengantisipasi bertambahnya jumlah lulusan SMP karena telah memiliki data pertumbuhan jumlah siswa.

"Keluaran SMP banyak, daya tampung SMA-nya kurang. Itulah masalahnya. Harusnya provinsi sudah siap dengan kondisi seperti itu karena provinsi harus punya data-data itu. Karena ini bukan cuma di sini saja, di seluruh 10 kabupaten/kota seperti itu," pungkasnya.

(Sf/Lo)