Sangatta - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menyoroti data dari Pusat Data Nasional yang menyebutkan bahwa Kabupaten Kutim menempati posisi pertama dalam jumlah anak putus sekolah (APS) di Provinsi Kalimantan Timur, dengan angka mencapai 13 ribu anak.

Ia menegaskan bahwa Kutim sudah lama menjalankan program pendidikan gratis dan bahkan menjadi pelopor dalam penerapan wajib belajar 12 tahun di Kalimantan Timur. Data tersebut menurutnya terasa janggal dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Itu aneh menurut saya. Kita sudah lama memberikan pendidikan gratis, bahkan mendahului program wajib belajar 12 tahun," ujar Ardiansyah.

Lebih lanjut, Ardiansyah mengungkapkan bahwa angka APS tersebut mencakup anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP, maupun dari SMP ke SMA. Bahkan, menurutnya, ada kasus di mana lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi juga dicatat sebagai anak putus sekolah.

"Yang lebih parah lagi, lulusan SMA yang tidak kuliah juga masuk kategori anak tidak sekolah. Ini tidak masuk akal," ungkapnya.

Ia mengatakan data tersebut akan segera dievaluasi dan meminta sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dinas lainnya, untuk melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Bupati juga mengimbau seluruh kepala desa, ketua RT, dan perangkat kecamatan untuk aktif memvalidasi data di wilayah masing-masing.

"Saya minta semua desa, ketua RT, untuk cek lapangan. validasi data ini," Katanya.

Ardiansyah menilai data yang keliru ini bisa merusak citra Kutim dan menimbulkan persepsi bahwa program pendidikan gratis yang telah berjalan selama ini tidak berdampak.

"Padahal, sejak 2012 kita konsisten mengalokasikan 20% anggaran pendidikan. Jangan sampai masyarakat menilai program ini tidak ada hasilnya sehingga banyak anak kita yang tidak ke sekolah," jelas Ardiansyah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan validasi data APS langsung ke lapangan. Proses ini dilakukan bekerja sama dengan tim penggerak PKK, pemerintah desa, dan RT.

"Kami sudah menyampaikan data ke tingkat desa dan RT. Alhamdulillah, saat ini sudah ada sekitar 3.000 data yang dihapus karena tidak ditemukan," jelas Mulyono.

Meski begitu, ia mengakui proses validasi belum selesai 100 persen dan akan terus dilakukan secara bertahap serta masif.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Kutim juga telah menyiapkan sejumlah program pendidikan non-formal, seperti SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), untuk menjangkau anak-anak yang memang belum bisa mengikuti pendidikan formal.

(Sf/Rs)