Sangatta — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menerapkan sistem penandaan rumah keluarga kurang mampu menggunakan stiker sebagai dasar penyaluran bantuan sosial dan pemutakhiran data kemiskinan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito menyampaikan program ini sudah dijalankan sejak 2023. Sebelum pemasangan stiker dilakukan, pihaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi langsung ke rumah warga.

“Tim kami mengecek satu per satu kepala keluarga berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kalau memang masuk kategori miskin, stiker kami tempelkan sebagai penanda mereka berhak menerima bantuan,” ujar Ernata.

Ia menambahkan meski ada kekhawatiran terkait dampak psikologis bagi anak-anak penerima, Ernata menilai hal itu bagian dari proses pendataan dan hanya dilakukan bagi keluarga yang bersedia

“Ini bentuk transparansi data. Kalau kondisi ekonominya membaik, tentu mereka tidak lagi ingin ditempeli stiker,” tambahnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah tidak salah sasaran dalam memberikan bantuan, sekaligus memperbarui kondisi ekonomi masyarakat secara berkala.

Ernata menegaskan pemasangan stiker tidak bersifat permanen. Jika ada keluarga tersebut naik kelas menjadi mampu, maka statusnya langsung dicabut dari daftar penerima.

“Begitu sudah tidak memenuhi syarat, kita lakukan graduasi. Mereka keluar dari data kemiskinan,” katanya.

Sebaliknya, warga yang belum masuk data, namun terbukti masih membutuhkan akan langsung diusulkan masuk dalam DTKS.

“Jadi datanya dinamis. Ada yang keluar, ada yang masuk. Semua mengikuti hasil verifikasi terbaru,” jelasnya.

Ernata mengatakan program ini sudah diterapkan merata di 18 kecamatan di Kutim.“Semua kecamatan sudah menjalankan. Realisasinya menyeluruh,” pungkasnya.

(Sf/Rs)