Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mendorong seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang Kabupaten Berau, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, dan dihadiri 84 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai sektor termasuk unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para tamu lainnya. Pencanangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan BPS dalam menyukseskan pendataan ekonomi yang dilakukan secara nasional.

Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Berau, Mega Safira Aulia, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Tahun 2026 menjadi pelaksanaan sensus ekonomi yang kelima dengan tujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau.

Menurutnya, pencanangan dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.

"Kegiatan pencanangan ini menjadi sarana sosialisasi sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," ujar Mega.

Ia menjelaskan, pengisian data secara mandiri bagi perusahaan menengah dan besar telah berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Sementara pendataan lapangan oleh petugas sensus dimulai pada 15 Juni dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026.

"Data yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan melalui statistik," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting untuk menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

"Melalui data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui sektor mana yang berkembang, sektor mana yang membutuhkan perhatian, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Gamalis.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tanpa didukung data yang valid berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam sensus menjadi faktor penting untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan.

"Ketika kita melaksanakan pembangunan tanpa berlandaskan data, artinya kita sedang merencanakan kehancuran. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah," tegasnya.

Terakhir, Gamalis pun mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. Ia menegaskan bahwa data yang diberikan akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Melalui sensus ekonomi 2026 saya berharap potensi ekonomi daerah dapat terpetakan secara lebih akurat sehingga menjadi dasar dalam merancang program pembangunan yang yang lebih efektif dan berkelanjutan serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tandasnya.

(Sf/Rs)