Balikpapan – Pemkot Balikpapan menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka meninjau pelaksanaan verifikasi Perlindungan Sosial (Parlinsos) berbasis digital, Kamis (6/8/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana progres penerapan identitas kependudukan digital dan pemutakhiran data penerima program perlindungan sosial di Kota Balikpapan.

“Program ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat, sehingga penyaluran berbagai bantuan pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran,” ucap Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo kepada awak media.

Bagus mengatakan, rombongan yang dipimpin Anggota Komisi II DPR RI KH Aus Hidayat bersama Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Erliani Budi Lestari datang untuk memantau langsung perkembangan implementasi sistem Parlinsos berbasis digital di Balikpapan.

“Kunjungan ini bertujuan melihat progres perlindungan sosial melalui identifikasi kependudukan digital di Balikpapan. Kami juga menyampaikan bahwa proses ini penting, agar data kependudukan selalu mutakhir, tepat sasaran dan memudahkan pendataan berbagai program nasional,” jelasnya.

Menurutnya, Pemkot Balikpapan mengapresiasi perhatian Komisi II DPR RI dan Ditjen Dukcapil terhadap upaya percepatan pemutakhiran data kependudukan. Hingga saat ini, proses verifikasi telah mencapai sekitar 22 persen dari total 268 ribu Kepala Keluarga (KK) di Balikpapan.

“Target kami, dalam dua hingga tiga bulan ke depan proses ini dapat diselesaikan. Dengan demikian, potensi kesalahan pendataan, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori desil I hingga IV sebagai penerima berbagai program bantuan pemerintah, dapat diminimalkan,” katanya.

Ia menjelaskan, data yang akurat menjadi kunci dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai langsung maupun bantuan pemerintah lainnya. Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan pendataan melalui sistem digital, agar seluruh program dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Pemkot Balikpapan juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari agen pelayanan, komunitas pengemudi ojek online (ojol), hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kegiatan ini,” akunya.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pendataan, sekaligus memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Kami berharap ini menjadi titik awal untuk menghadirkan data yang benar-benar akurat, sehingga seluruh program perlindungan sosial dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan,” tutupnya.

(Sf/Lo)