Cari disini...
Seputar Kaltim
Darlis Sebut Masalah Gratispol Hanya Soal Komunikasi Tak Sampai ke Publik
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, merespons banyaknya anggapan miring di tengah masyarakat terkait realisasi program Gratispol yang dinilai belum maksimal di satu tahun masa jabatan Gubernur Rudy Mas'ud.
Menanggapi keluhan warga yang mengaku minim informasi, Darlis menegaskan bahwa persepsi negatif tersebut bukan disebabkan oleh kegagalan kinerja pemerintah atau kelalaian Gubernur, melainkan adanya sumbatan komunikasi akibat keterbatasan anggaran sosialisasi.
"Kerja-kerja positif pemerintah seringkali tidak tersampaikan secara maksimal ke publik. Akhirnya ini dianggap kelalaian, padahal bukan itu masalah utamanya," ujar Darlis saat ditemui di Samarinda.
Darlis membeberkan fakta bahwa secara teknis, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah bekerja keras.
Ia mencontohkan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang harus mengelola anggaran program Gratispol dan Jaspol dengan nilai fantastis mencapai Rp1,6 triliun.
Namun, besarnya tanggung jawab pengelolaan dana tersebut tidak dibarengi dengan alokasi anggaran penunjang untuk promosi dan komunikasi.
Hal inilah yang membuat program tersebut seolah-olah berjalan senyap dan tidak diketahui masyarakat luas.
"Kesra kelola Rp1,6 triliun, tapi mereka tidak ditunjang dengan anggaran yang bersifat promotif dan komunikatif yang memadai. Jadi wajar jika banyak orang mengatakan 'kami tidak tahu informasinya'," jelasnya.
Politisi ini juga meluruskan pandangan yang menyebut masyarakat salah persepsi. Menurutnya, ketidaktahuan masyarakat adalah hal yang wajar karena informasi dari pemerintah memang tidak sampai ke akar rumput.
"Bukan masyarakat yang salah persepsi, tapi itu murni faktor komunikasi. Anggaran penunjang di OPD sangat terbatas sekali," tambahnya.
Oleh karena itu, Komisi IV meminta publik untuk melihat persoalan ini secara jernih bahwa pemerintah terus bekerja melanjutkan pembangunan.
Di sisi lain, Darlis juga mengajak rekan-rekan media untuk membantu menjembatani kesenjangan informasi ini agar program pro-rakyat seperti Gratispol bisa lebih efektif tersosialisasi.
"Jadi intinya, bukan kinerjanya yang kurang, tetapi faktor penunjang komunikasinya yang memang kurang memadai," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Darlis Sebut Masalah Gratispol Hanya Soal Komunikasi Tak Sampai ke Publik
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, merespons banyaknya anggapan miring di tengah masyarakat terkait realisasi program Gratispol yang dinilai belum maksimal di satu tahun masa jabatan Gubernur Rudy Mas'ud.
Menanggapi keluhan warga yang mengaku minim informasi, Darlis menegaskan bahwa persepsi negatif tersebut bukan disebabkan oleh kegagalan kinerja pemerintah atau kelalaian Gubernur, melainkan adanya sumbatan komunikasi akibat keterbatasan anggaran sosialisasi.
"Kerja-kerja positif pemerintah seringkali tidak tersampaikan secara maksimal ke publik. Akhirnya ini dianggap kelalaian, padahal bukan itu masalah utamanya," ujar Darlis saat ditemui di Samarinda.
Darlis membeberkan fakta bahwa secara teknis, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah bekerja keras.
Ia mencontohkan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang harus mengelola anggaran program Gratispol dan Jaspol dengan nilai fantastis mencapai Rp1,6 triliun.
Namun, besarnya tanggung jawab pengelolaan dana tersebut tidak dibarengi dengan alokasi anggaran penunjang untuk promosi dan komunikasi.
Hal inilah yang membuat program tersebut seolah-olah berjalan senyap dan tidak diketahui masyarakat luas.
"Kesra kelola Rp1,6 triliun, tapi mereka tidak ditunjang dengan anggaran yang bersifat promotif dan komunikatif yang memadai. Jadi wajar jika banyak orang mengatakan 'kami tidak tahu informasinya'," jelasnya.
Politisi ini juga meluruskan pandangan yang menyebut masyarakat salah persepsi. Menurutnya, ketidaktahuan masyarakat adalah hal yang wajar karena informasi dari pemerintah memang tidak sampai ke akar rumput.
"Bukan masyarakat yang salah persepsi, tapi itu murni faktor komunikasi. Anggaran penunjang di OPD sangat terbatas sekali," tambahnya.
Oleh karena itu, Komisi IV meminta publik untuk melihat persoalan ini secara jernih bahwa pemerintah terus bekerja melanjutkan pembangunan.
Di sisi lain, Darlis juga mengajak rekan-rekan media untuk membantu menjembatani kesenjangan informasi ini agar program pro-rakyat seperti Gratispol bisa lebih efektif tersosialisasi.
"Jadi intinya, bukan kinerjanya yang kurang, tetapi faktor penunjang komunikasinya yang memang kurang memadai," pungkasnya.
(Sf/Rs)