Penajam - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kekayaan alam Indonesia, termasuk menindak praktik penyelundupan dan perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan. Ia menilai kebocoran sumber daya alam mengancam kekuatan ekonomi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan bertema Kerja Nyata untuk Negeri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026).

Prabowo menyebut Indonesia berada dalam situasi global yang menuntut negara mampu bertahan dan melindungi kepentingan nasional. Kekayaan alam, menurutnya, menjadi salah satu kekuatan yang harus dijaga karena Indonesia memiliki cadangan mineral, energi dan sumber daya alam yang besar.

Ia menyoroti praktik penyelundupan yang menurutnya masih terjadi, baik barang yang masuk maupun kekayaan Indonesia yang keluar secara ilegal.

"Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita. Membunuh ekonomi kita artinya membunuh bangsa kita," kata Prabowo.

Ia menyebut sejumlah komoditas yang menurutnya masih menghadapi persoalan penyelundupan, mulai dari timah, emas, batu bara, kayu, BBM bersubsidi hingga pupuk.

Prabowo menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa ketika dampaknya menggerus kekayaan negara dan merugikan masyarakat.

"Kita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan. Kita harus menyelamatkan kekayaan kita," ujar dia.

Perhatian serupa ia arahkan pada persoalan kebakaran hutan dan lahan. Prabowo mengatakan hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan fenomena karhutla yang ditangani pemerintah tidak seluruhnya disebabkan faktor alam.

Ia meminta aparat penegak hukum bersama kementerian terkait menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi dan pihak lain dalam kebakaran yang berdampak terhadap masyarakat.

Prabowo bahkan menyebut pembakaran yang dilakukan dengan sengaja dan membahayakan kesehatan jutaan orang sebagai kejahatan serius terhadap kemanusiaan.

"Saya minta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan di Banten dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab," katanya.

Baginya, penanganan tidak cukup hanya melalui upaya pemadaman. Jika bukti pelanggaran telah kuat, pemerintah diminta mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin.

"Kita akan usut sampai tuntas dan kali ini, maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja. Kalau bukti sudah jelas kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar," tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo menempatkan swasembada pangan dan energi sebagai bagian dari ketahanan nasional. Ia menilai kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri menjadi penting ketika perdagangan dunia berada dalam tekanan dan pangan maupun energi dapat berubah menjadi instrumen kekuatan antarnegara.

Indonesia, katanya, telah mencapai swasembada pangan setelah menghadapi musim kering dan kondisi El Nino. Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan pengembangan sumber energi domestik, termasuk batu bara, panas bumi dan bahan bakar berbasis tanaman.

Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai penggunaan biodiesel B50 dan menargetkan peningkatan penggunaan etanol secara bertahap. Jika target tersebut tercapai, pemerintah berharap ketergantungan terhadap impor BBM dapat ditekan.

"Pada saat kita B50 dan E50, kita insya Allah tidak perlu impor BBM lagi dari luar," demikian Prabowo.

(Sf/Rs)