Samarinda – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim), Daini Rahmat, mengajak masyarakat untuk menolak politik uang, berita hoaks, isu SARA, dan ujaran kebencian menjelang hari pemungutan suara yang semakin mendekat. 

Menurutnya, praktik-praktik ini tidak hanya merusak moral tetapi juga mengancam kualitas demokrasi di Indonesia.

Politik uang merusak demokrasi karena mempengaruhi proses pemilihan yang seharusnya berdasarkan aspirasi murni rakyat. 

Di mana seharusnya rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang paling memenuhi kriteria dan memiliki integritas. Namun, dengan adanya politik uang, pemilihan menjadi tidak lagi berdasarkan kualitas atau program kerja, melainkan didasarkan pada siapa yang mampu membayar lebih banyak.

“Kita tahu bahwa politik uang dan penyebaran hoaks adalah kegiatan yang merusak moral dan demokrasi bangsa kita,” ungkap Daini belum lama ini. 

Lebih lanjut, dikatakan politik uang cenderung menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten atau tidak memiliki integritas, karena mereka hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok, bukan kepentingan masyarakat luas. 

Kemudiabn, pemimpin yang terpilih karena politik uang cenderung menganggap jabatan sebagai investasi yang harus mereka kembalikan, dan ini membuka peluang terjadinya korupsi. 

"Jika pemimpin terpilih karena politik uang, akan ada konsekuensi buruk yang harus kita terima sebagai masyarakat," terangnya.

Oleh karena itu ia ingin masyrakat juga menjadi pemilih yang cerdas. Dengan sumber daya manusia (SDM) Bawaslu yang terbatas, pengawasan yang dilakukan tidak bisa 100 persen maksimal. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas demokrasi turut terlibat dalam pengawasan. 

“Politik uang memang menggiurkan, tetapi itu hanya keuntungan sesaat. Ketika kita menerima uang dari calon pemimpin, jangan berharap banyak dari mereka, karena harga diri kita sudah dibeli,” pungkasnya.

(Sf/Rs)