Samarinda - Prediksi anggaran atau fiscal shock yang sempat dilontarkan para pejabat Provinsi Kaltim, benar-benar menjadi kenyataan pahit di Tahun Anggaran 2026.

Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat hingga 70 persen memaksa Pemprov Kaltim melakukan rasionalisasi secara besar-besaran. 

Imbasnya langsung terasa ke bawah, alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk 10 Kabupaten/Kota terjun bebas. 

Mayoritas daerah harus gigit jari karena nilai bantuan yang diterima anjlok drastis, membuat para kepala daerah hanya bisa mengelus dada.

Kota Samarinda menduduki peringkat pertama sebagai daerah paling anjlok secara nominal. 

Dari yang sebelumnya menerima Rp575,79 Miliar pada 2025, angka ini menyusut tajam menjadi Rp311,66 Miliar di 2026. Artinya, Ibu Kota Provinsi ini kehilangan potensi dana segar sebesar Rp264,13 Miliar.

Lebih mengejutkan lagi, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa angka Rp311 Miliar yang tersisa itu pun bukan murni bantuan eksekutif provinsi.

"Hampir 100 persen berasal dari Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) anggota DPRD Provinsi dapil Samarinda. Kita tidak dapatkan Bankeu yang murni dari pemerintah provinsi," ungkap Andi Harun beberapa waktu lalu.

Meski demikian, respons Andi Harun terdengar pasrah namun menohok. 

"Enggak apa-apa, kita enggak dikasih, sabar saja. APBD provinsi juga turun, mereka juga mengalami syok fiskal," ujarnya.

Jika Samarinda kehilangan nominal terbesar, maka Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) mengalami nasib paling tragis secara persentase.

Bankeu untuk Kubar terjun dari Rp60,35 Miliar menjadi hanya Rp5 Miliar. Setali tiga uang, Mahulu yang tahun sebelumnya mendapat Rp50,80 Miliar, kini juga hanya disisakan Rp5 Miliar.

Angka receh dalam konteks pembangunan daerah ini dinilai hanya cukup untuk operasional dasar, sekaligus menandakan hilangnya dukungan infrastruktur dari provinsi untuk dua wilayah di hulu Sungai Mahakam tersebut.

Di tengah badai pemangkasan ini, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi satu-satunya anomali. Sebagai serambi Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU justru mencatatkan kenaikan tipis dari Rp60,65 Miliar menjadi Rp62,99 Miliar. 

Hal ini ditengarai oleh status strategis nasional yang diduga menjadi penyelamat anggaran bagi daerah ini.

Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Mudzakir, tak menampik kondisi ini. Ia menyebut situasi pendapatan provinsi dari TKD yang menurun tajam memaksa pihaknya mengambil pilihan sulit.

Ruang fiskal yang sempit membuat Pemprov harus memprioritaskan belanja wajib dan mengakomodir aspirasi legislatif (Pokir). 

Akibatnya, uang diskresi atau bantuan murni dari Gubernur untuk para Bupati dan Wali Kota terpaksa dihapus.

Berikut adalah peta Bankeu Kabupaten/Kota se-Kaltim TA 2026 dibandingkan tahun sebelumnya:

1. Samarinda: Terima Rp 311,66 M (Anjlok Rp 264,13 M)

2. Bontang: Terima Rp 88,85 M (Anjlok Rp 137,79 M)

3. Berau: Terima Rp 222,09 M (Anjlok Rp 115,50 M)

4. Kutai Barat: Terima Rp 5,00 M (Anjlok Rp 55,35 M)

5. Balikpapan: Terima Rp 139,18 M (Anjlok Rp 48,87 M)

6. Mahakam Ulu: Terima Rp 5,00 M (Anjlok Rp 45,80 M)

7. Kutai Timur: Terima Rp 27,49 M (Anjlok Rp 33,38 M)

8. Paser: Terima Rp 213,33 M (Anjlok Rp 62,47 M)

9. Kutai Kartanegara: Terima Rp 50,32 M (Anjlok Rp 17,01 M)

10. Penajam Paser Utara: Terima Rp 62,99 M (Naik Rp 2,34 M)

(Sf/Rs)